YKTI Harap Terbit Perpres Larangan ODOL

25 / 10 / 2019 - in News

Yayasan Keselamatan Transportasi Indonesia (YKTI) menyambut baik terpilihnya kembali Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan periode 2019-2024. Diharapkan kebijakan yang sudah dikerjakan sebelumnya menyangkut keselamatan transportasi barang dapat berkesinambungan dengan baik. Terutama terkait target pemerintah pada tahun 2021 terbebas dari pelanggaran overdimensi dan overloading (ODOL).

“Kita harapkan Menteri Perhubungan bisa mengeluarkan regulasi khusus terkait ODOL. Sebab masalah ODOL sudah terstruktur, sistematis dan masif. Tidak cukup dengan razia atau memotong bak kendaraan saja,” kata Eddy Suzendi, Pendiri YKTI.

Terpenting bagi YKTI, ketegasan pemerintah dalam menindak ODOL belakangan ini jangan sampai melahirkan masalah baru. Dengan kemungkinan terjadi gejolak ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang kemudian berdampak pada inflasi. Dan risiko lain, semakin bertambahnya jumlah polpulasi truk akan membuat risiko kecelakaan di jalan hingga dampak pencemaran udara.

“Bisa dibayangkan dari awalnya satu armada kemudian setelah ada penindakan ODOL, mau tidak mau butuh tiga armada. Bertambahnya kendaraan angkutan di jalan raya dan resultante dari semua itu semua akan berdampak pada penataan lalu linta baru. Mengatasi over loading idealnya dengan melakuan manajemen supply chain,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Eddy, pangkal masih berlarutnya permasalahan ODOL disebabkan terlalu banyak dampak ekonomi yang akan terjadi. Permasalahan yang begitu komplek sebab menyangkut banyak instansi baik itu pemerintah maupun swasta. Hal realistis yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan merombak manajemen logistik atau rantai pasok.

“ODOL memang merugikan kita, tapi mengilangkannya harus hati-hati, dengan cara yang cerdas, tidak membabi buta. Salah satu bentuk merombak manajemen rantai pasok adalah dengan mengatur tarif angkut barang, pemberian subsidi, pengalihan ke moda angkutan lain. Semuanya bisa dilakukan pararel tergantung jenis komoditas, namun yang pasti harus ada cetak birunya,” tambahnya.

Di sisi lain, jika pemerintah tetap konsisten dengan model penindakan ODOL seperti sekarang, YKTI menyarankan agar dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelarangan ODOL. Aturan ini dianggap efektif mampu diterapkan di semua daerah karena payung hukumnya bersifat nasional. Meski begitu, dalam pemberlakuannya pemerintah perlu memberi toleransi waktu bagi pengusaha angkutan untuk menyesuaikan aturan sampai benar-benar telah siap diberlakukan.

 

Teks: Abdul
Editor: Antonius
Foto: Dok. Ditjen Hubdat



Related Articles

Sponsors

 

 

AFFA-logisticsphotocontest 

logo-chinatrucks300 327pix