Wajib Pajak yang Bantu Perangi Covid-19 Berhak Atas 5 Insentif PPh Ini

26 / 06 / 2020 - in Berita

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No.29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Covid-19, yang ditetapkan dan diundangkan mulai 10 Juni 2020.

Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, Yunirwansyah mengatakan bahwa PP 29/2020 merupakan rangkaian insentif pada masa pandemi. “PP ini untuk memberikan kehadiran negara di fiskal perpajakan pada masa Covid-19,” katanya saat media briefing pajak virtual, Kamis (25/6).

Menurut PP 29/2020, tersedia lima fasilitas pajak yang diberikan bagi masyarakat (wajib pajak) yang turut bergotong royong dalam membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19. Insentif pajak penghasilan (PPh) tersebut, yaitu:

1.) Tambahan pengurangan penghasilan neto untuk wajib Pajak dalam Negeri (WPDN) yang memproduksi alat kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) untuk Covid-19, diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari biaya langsung produksi Alkes dan PKRT. Alkes yang dimaksud adalah masker bedah, respirator N95, pakaian pelindung, sarung tangan bedah dan pemeriksaan, ventilator dan reagan test, serta PKRT berupa antiseptik hand sanitizer dan disinfektan.

2.) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memberi sumbangan untuk Covid-19, maka sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sebesar nilai yang sesungguhnya dikeluarkan. Sumbangan tersebut perlu didukung oleh bukti penerimaan dan diterima penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki NPWP seperti BNPB, BPBD, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos) atau lembaga pengumpulan sumbangan berizin Kemensos/Pemda. Namun, pengurangan tersebut harus dipilih salah satu antara mengikuti aturan PP 29/2020 atau PP 93/2010.

“Dalam PP tersebut (PP 29/2020) sumbangan boleh diberikan pada BNPB atau BPBD atau Kemenkes menunjuk siapa atau Kementerian Sosial atau Lembaga pengumpulan sumbangan. Lembaga penerima juga harus mempunyai NPWP dan melaporkan sumbangan tersebut. Sumbangan dapat berbentuk uang barang, dst. Kalau seandainya sumbangan tadi sudah dilaporkan di PP 93, (pengurangan) 5 persen tadi, maka dia tidak dapat dikurangkan lagi. Sudah selesai di sana. Tidak boleh dobel. Dia harus memilih apakah menggunakan rezim PP 29 atau PP 93,” ujar Yunirwansyah menjelaskan.

3.) PP 29/2020 juga membahas tarif 0 persen pada PPh 21 bersifat final untuk tambahan penghasilan dari pemerintah, berupa honorarium atau imbalan yang diterima orang WP Pribadi untuk tenaga kesehatan yang mendapat penugasan menangani Covid-19.

Tenaga kesehatan tersebut mencakup tenaga kesehatan sesuai peraturan kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan seperti asisten, tenaga kebersihan, administrasi, pemulasaran jenazah, pengemudi ambulans dan pendukung kesehatan yang lain.

4.) Penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta. Penghasilan WP (wajib pajak) dari pemerintah yang dikenakan PPh Final 0 persen atas kompensasi atau penggantian dari persewaan harta berupa tanah, dan/atau bangunan sesuai PP 34/2017 dan sewa serta penghasilan lain sehubungan harta selain tanah atau bangunan.

5.) Pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa (buy back) untuk WP Perseroan Terbatas yang ingin mendapat penurunan tarif tarif 3%, maka 40% saham yang disetor akan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI)/dimiliki publik minimal 300 pihak. Pihak (orang pribadi atau badan) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dan dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam satu tahun. Pihak, tidak termasuk WP yang buy back saham dan/atau yang memiiki hubungan istimewa dengan WP.

WP buy back dianggap tetap memenuhi ketentuan Pihak dengan syarat mendapat penunjukan/persetujuan Pimpinan Kementerian terkait/OJK. Buy back saham dilakukan dari 1 Maret sampai dengan 30 September 2020. Saham hanya boleh dikuasai sampai dengan 30 September 2020, dan menyampaikan laporan buy back pada SPT Tahunan PPh.

 

Editor: Antonius
Ilustrasi: Istimewa



Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix