UU 3/2020 Beri Kesempatan Swasta Lakukan Eksplorasi melalui Mekanisme Penugasan

27 / 06 / 2020 - in Berita

Minimnya kegiatan eksplorasi saat ini menjadi kendala utama dalam meningkatkan cadangan baru di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), padahal eksplorasi menjadi pijakan utama dalam menjaga kelangsungan bisnis pertambangan.

Sebagai upaya menggairahkan kegiatan eksplorasi sekaligus menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku mulai 10 Juni 2020.

UU Minerba No.3 Tahun 2020 menyatakan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) pada tahap kegiatan operasi produksi, wajib menyediakan dana ketahanan cadangan minerba (pasal 112A ayat 1). Dana ketahanan cadangan minerba tersebut digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru/eksplorasi (pasal 112A ayat 2).

Dalam hal ini pemerintah telah memprioritaskan pemberian wilayah penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau BUMN, untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan terlebih dahulu. Namun jika BUMN tidak berminat maka wilayah tersebut akan dilelang secara terbuka kepada badan usaha swasta, dan selajutnya dilakukan proses seleksi sesuai dengan ketentuan penugasan.

Badan usaha swasta bisa melakukan permohonan pengusulan wilayah penugasan yang wilayahnya tidak disiapkan pemerintah, seperti wilayah bekas kontrak karya atau PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara).

Mekanisme permohonan usulan sama persis dengan pemberian penugasan ke BUMN/BUMD, dengan memprioritaskan penawaran ke BUMN/BUMD terlebih dahulu sebelum ditawarkan secara terbuka ke badan usaha swasta. Seluruh pelaksanaan penugasan penyelidikan dan penelitian baik oleh BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta akan didampingi oleh badan geologi.

Upaya lain yang ditempuh pemerintah dalam beleid tersebut dengan mendorong perusahaan spesialis eksplorasi (junior mining company), untuk mengerjakan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian. Selanjutnya, junior mining company akan ditawarkan mengikuti lelang WIUP, melakukan eksplorasi di WIUP, dan kemudian memindahtangankan IUP (Izin Usaha Pertambangan) tahap eksplorasi kepada perusahaan lain yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan IUP tahap operasi produksi.

 

Editor: Antonius
Foto: Kementerian ESDM



Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix