Tumpang Tindih Aturan Pembatasan Operasional Truk Barang Pada Lebaran 2018 di Jabar

08 / 06 / 2018 - in News
Sistem Informasi Angkutan Barang

Kemenhub akan melakukan pembatasan lalu lintas truk angkutan barang pada Lebaran 2018 mulai tanggal 12 – 24 Juni 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 tahun 2018 tentang Pengaturann Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran 2018. Pembatasan operasional truk barang ini untuk mengatur pembatasankendaraan yang melintas di ruas jalan tol dan jalan nasional pada masa lebaran.
Sedangkan dilema yang dirasakan pengusaha di Jawa Barat adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan operasional truk angkutan barang yang berlaku mulai hari ini (8/6).  Widya Wibawa Ketua DPD Aptrindo Jawa Barat menjelaskan “Terkait dengan larangan atau pengaturan operasional angkutan barang di Jawa Barat selama libur lebaran tahun 2018, telah terjadi tumpang tindih atau perbedaan peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Dimana pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan PM 34 tahun 2018 pada tanggal 26 April 2018. Pada pasal 3, pengaturan dilakukan mulai tanggal 12 Juni 2018 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 14 Juni 2018 sampai pukul 24.00 WIB dan tanggal 22 Juni 2018 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 sampai pukul 24.00 WIB. Disamping itu terdapat surat dari Menteri Perhubungan No. AJ.201/1/24 PHB 2018 tentang Antisipasi peningkatan volume lalu lintas di Ruas Jalan Tol tanggal 8-9 Juni 2018 dan menghimbau untuk pada tanggal tersebut angkutan barang tidak melakukan aktivitasnya, “ bukanya.
Widya melanjutkan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan yang berbeda. “Kebijakan ini membuat blunder di lapangan, dengan mengeluarkan surat kepada Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat dengan nomor: 551.6/959/Perkeretaapian tanggal 28 Mei 2018 tentang Penghentian Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada saat Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018/1439 H. Surat itu menyebutkan pada poin 2, penghentian pengoperasian angkutan barang dimulai sejak tanggal 8 Juni 2018 (H-7) pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 (H+7)  pukul 24.00 WIB dengan pertimbangan Jawa Barat merupakan perlintasan dan tujuan arus mudik serta kendaraan angkutan barang di atas 2 sumbu dengan kecepatan rendah,” katanya.

Widya menyayangkan dengan keluarnya surat dengan nomor yang ujungnya perkeretaapian tersebut tidak memberikan dispensasi untuk angkutan BBM, ternak, hantaran pos, uang, bahan pokok dan sepeda motor dalam rangka mudik dan balik gratis. “Semua dipukul rata dan tidak bijak dalam mengambil keputusan, tidak seperti yang tercantum dalam PM 34 tahun 2018 pasal 5 dimana pembatasan operasional tersebut tidak berlaku bagi angkutan BBM, ternak, hantaran pos dan uang, bahan pokok dan sepeda motor dalam rangka mudik dan balik gratis, “ ungkapnya.

Melihat situasi tersebut, Budi Setiawan, Sekjen DPD Aptrindo Jabar angkat bicara. “Sikap pengusaha adalah mematuhi setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat karena pada saat pengambilan keputusan tersebut, Pemda dalam hal ini provinsi juga dilibatkan. Jadi jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat berbeda dengan pemerintah pusat terkesan seperti menikam dari belakang karena pada saat pertemuan setuju realisasinya tidak,” jelasnya.

“Seharusnya dengan adanya libur lebaran yang setiap tahun dirayakan, maka pembuat kebijakan harus lebih berpikir kreatif dan inovatif, bukan hanya membuat kebijakan yang hanya itu-itu saja dan tidak berubah setiap tahunnya. Dengan kebijakan yang sama tentunya pembuat kebijakan tidak memiliki rencana strategi jangka panjang yang baik padahal tantangan kedepannya semakin berat dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan, jumlah industri, kepadatan jalan, dan tuntutan atau target pertumbuhan ekonomi, “ tambah Budi.

Budi melanjutkan penjelasannya “ Di Provinsi Jawa Barat ada 64 titik kemacetan, seharusnya itu menjadi target Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk dikurangi, bukan menjadi alibi untuk mengeluarkan kebijakan yang berbeda. Semakin banyak titik kemacetan yang ada di Provinsi Jawa Barat, itu dapat menunjukan kegagalan Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk menciptakan kelancaran arus barang dan arus orang dalam mendukung kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, “ tutupnya.

Teks : Sigit A

Foto : Giovanni



Sponsors

Truckmagz GIF

Media Banner for TruckMagz Indonesia-02

KI-2018-Web-Banner-320x327 (TruckMagz)

1cemat-banner300-80-cn 

logo-chinatrucks300 327pix

FA-CVL-Digital-Banner-300x327-pixel