Truk ODOL Adalah Penyakit Sosial dan Bentuk Pemiskinan

05 / 09 / 2018 - in News
WhatsApp Image 2018-09-05 at 5.44.31 PM

Kebijakan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan Over Dimensi dan Over Load (ODOL) menuai reaksi para pengusaha angkutan barang. Untuk mewadahi itu hari ini (5/9), Polda Jateng Bersama DPD Aptrindo Jateng menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) tentang kebijakan Over Dimensi dan Over Load ODOL di Hotel Patra Semarang .

Kepala Dinas Perhubungan Jateng, Satriyo Hidayat hadir menengahi masalah yang ada dengan menyatakan bahwa kendaraan angkutan barang yang overdimensi dan overload jelas lebih boros bahan bakar. Pihaknya mengusulkan pengusaha bisa tertib aturan. “Setelah itu marginnya pemilik barang dikurangi sedikit untuk insentif di daya angkut. Sehingga win-win solution yang diminta para pengusaha angkutan bisa terwujud. Mengenai penurunan muatan barang ada dua cara. Barang diturunkan di lokasi oleh pemilik barang dan menjadi tanggung jawab pemilik barang. Kedua, barang diturunkan di gudang pemilik barang, artinya truk ini balik lagi. Kenapa begitu, karena hazzard-nya kan pemilik barang. Pengawasan dengan timbangan portable ini kami lakukan bilamana tingkat kecelakaan di ruas jalan itu meningkat. Lalu ada kerusakan jalan yang parah karena efek muatan lebih. Maka kami bersama Polres setempat, Balai Pengelola Transportasi Darat, Dishub provinsi dan Dishub kabupaten kota sedikitnya satu bulan sekali melakukan operasi terutama untuk jalan nasional. Yang baru saja kami lakukan di Ajibarang, Banyumas.

Sebagai perwakilan dari kementerian perhubungan Direktur Pembinaan Keselamatan Direktorat Perhubungan Darat Muhammad Risal Wasal, setelah menyampaikan review kerjanya dari awal tahun ia menyampaikan kesepakatan bersama asososiasi yang telah ditanda tangani Dirjen. “Kendaraan baru diharapkan sesuai aturan seperti SKRB, SRUT dan Uji KIR sehingga zero tolerance dapat tercapai. Ketentuan toleransi mengenai dimensi yaitu panjang berapun toleransi 5 persen. Untuk lebar kendaraan 2,1 m dengan toleransi 2.2 m. Dan kendaraan lama selama 6 bulan bisa memperbaiki ketentuan dimensi yang sesuai aturan. Truk dengan lebar 2,5 m toleransi 2.6 m. dan tinggi bak harus sesuai dengan aturan 1.7m kecuali muatan sampah, kargo dan ternak. Itu adalah kesepakatan kami yang sudah ditanda tangani dirjen, DPP organda, DPP Aptrindo, DPP Askarindo dan Aptrindo. Untuk evaluasi kerja, kami juga meminta pendapat dari semua stake holder yang hadir bagaimana baiknya mengatasi ODOL “ ungkapnya.

Kritik dari Ketua DPD Aptrindo Jateng Chandra Budiwan disampaikan pada sesi tanya jawab. “Kebijakan ODOL yang didasari peraturan pemerintah itu tidak sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009. Berdasarkan Pasal 307 sanksinya berupa pidana kurungan atau denda Rp 500 ribu. Pada pasal 314 selain pidana penjara, kurungan atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan surat izin mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Tingkat penerapan hukum dan yang berwenang melakukan tambahan sanksi adalah hakim pengadilan. Apalagi pencoretan ini jelas merugikan properti pengusaha. Seharusnya aparat penegak hukum dalam menertibkan angkutan barang yang overload dan overdimensi berpegang dengan UU No. 22/2009, bukan PP yang bisa menyebabkan kontra” ujarnya.

Lalu dilanjutkan oleh Ketua DPD Aptrindo Jatim Ariel Wibisono. Ia menilai kebijakan ODOL diterapkan pemerintah tidak hanya di hilir saja. “Saya sarankan untuk atas ODOL mulai dengan barang ini harus diklasifikasikan agar moda transportasinya juga jelas. Negara Indonesia kan kaya dengan hasil alam lalu dibatasi aturan pengangkutan. Itu belum bicara berat jenis, massa, sifat, safety dan cara pengangkutan. Dan kenapa ini tidak disingkronkan dalam satu PP untuk barang diklasifikasi lebih spesifik. Klasifikasi barang ini harus dimasukkan dalam SRUT. Agar aturan dari hulu jelas bukan aturan hilir yang menyebabkan penegakkannya tidak pernah tegas. Saya sarankan penimbangan juga dilakukan di kawasan industri. Sehingga jika diturunkan pemilik barang langsung tahu” ujar Ariel.

Membuka wawasan peserta FGD, Dirkamsel Korlantas Polri Chryshnanda Dwilaksana coba menyadarkan semua kalangan yang ikut bertanggung jawab atas praktek ODOL. “Jika semua pengusaha dan pemerintah selalu bicara ODOL merugikan negara. Apa yang akan kita banggakan dengan ODOL? Itu adalah masalah sosial. Lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan. Pasti berhubungan dengan produksi barang. Jika bicara lalin ada standar kecepatan minimal yang tidak boleh dilanggar. Jika timbulkan macet maka akan menganggu urat nadi distribusi, jadi truk ODOL ini adalah penyakit. Jika penuntasan ODOL ini tidak dimulai dari sekarang maka tidak akan berhasil. Masyarakat juga menanggung kerugian ini, siapa lalu yang bayar social cost? Akibat macet atau kecelakaan di jalan ? Ini suatu pemiskinan. Saya harap Aptrindo bisa mencerahkan. Beberapa cara mengatasinya adalah memperbaiki political will. Perlu komunitas untuk sebagai pemyeimbang pemerintah yang bisa diajakan untuk duduk bersama dengan memberikan kritik kepada pemerintah dalam membuat kebijakan. Berikutnya adalah one gate service yang ontime dan realtime sehingga menciptakan layanan yang aktual dan virtual. Dan penting menciptakan lingkungan yang taat hukum atau mendidik generasi yang patuh pada aturan. Saya juga menyarankan kepada penegak hukum juga memberikan edukasi tidak hanya menilang saja “ jelasnya.

Teks : Sigit A

Foto : Giovanni V



Sponsors

NEW_327X300_

NEW_327X300_

web-banner-327x300 truck

logo-chinatrucks300 327pix