TruckMagz Gelar Talkbiz Bahas Revisi KM 69 Tahun 1993

10 / 10 / 2018 - in News
Revisi KM 69 Tahun 1993

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana merevisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan. Direncanakan ada 14 subtansi baru yang akan dimasukkan, salah satunya pengaturan tarif angkut barang. Revisi ini juga memiliki berkaitan dengan penindakkan pelanggaran angkutan barang overloading dan overdimensi Agustus 2018 lalu. Di mana sebagai solusi untuk mengatasinya dalam revisi akan dimasukkan sistem manajemen perusahaan angkutan barang.

Kedua topik tersebut dibahas khusus oleh TruckMagz dalam diskusi bertema Langkah Lanjut Penertiban Truk Overload-Overdimensi dan Substansi Revisi KM 69 tahun 1993, yang dihelat di Harris Convention Hall, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (10/Okt/2018).

Hadir sebagai narasumber Ahmad Yani, Direktur Angkutan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan – Hendra Gunawan, perwakilan Korlantas Kepolisian Republik Indonesia – Atika Dara Prahita, Assistant Vice President Traffic Management PT Jasa Marga – Trijono Prijosesilo, Ketua Komite Bidang Organisasi GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia – Nurochman, Wakil Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia).

“Soal KM 69 tahun 1993 bersama Organda dan Aptrindo, kita sudah lama membahas soal beberapa hal yang perlu direvisi. Setidaknya ada 14 subtansi baru, salah satunya akan dimasukkan sistem manajemen perusahaan angkutan barang. Jadi nantinya perusahaan angkutan diwajibkan menerapkan SMK (Sistem Manajemen Keselamantan),” ujar Ahmad Yani.

Menurut Yani, penambahan SMK dalam revisi tak lain karena  masih tingginya kecelakaan kendaraan yang melibatkan angkutan barang. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat, 70 persen kecelakaan lalu lintas yang terjadi melibatkan kendaraan berat terutama truk. Temuan PT Jasa Marga menyebutkan, sebesar 43 persen kecelakaan yang terjadi di jalan Tol melibatkan kendaraan barang.

Di sisi lain, menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aptrindo Bekasi, Daniel Utomo, lebih menyoroti Kemenhub agar konsisten dalam penindakkan pelanggaran overload dan overdimensi. Hal ini menurutnya penting, agar pemilik barang tidak semena menekan tarif angkut. “Kita sering menghadapi kondisi pemilik barang yang suka membandingkan harga. Lewat penindakkan dan nantinya tarif angkut diatur pemerintah kita rasa penyedia jasa angkutan akan memberi layanan lebih baik,” kata Daniel.

 

Teks: Abdul
Editor: Antonius
Foto: Anton

 



Related Articles

Sponsors

GIIAS

KI-2018-Web-Banner-320x327 (TruckMagz)

1cemat-banner300-80-cn 

logo-chinatrucks300 327pix

FA-CVL-Digital-Banner-300x327-pixel