Tindak Tegas Truk ODOL, Dirjen Hubdat Normalisasi Kendaraan Overdimensi di Surabaya

22 / 10 / 2020 - in Berita

Kementerian Perhubungan Direkorat Jenderal Perhubungan Darat bekerja sama dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Jawa Timur melakukan Sosialisasi Penegakan Hukum Overdimensi dan Overloading serta Normalisasi Kendaraan Bermotor di Wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan di Pool PT Lookman Djaja, Benowo Surabaya pada Kamis (22/10).

Acara kampanye Indonesia Zero ODOL 2023 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha transportasi barang agar yang memiliki kendaraan overdimensi dan overloading untuk segera melakukan normalisasi sesuai ketentuan.

Kepala BPTD wilayah XI Jatim Hanura Kelana Irianto dalam sambutannya menjabarkan bahwa pihaknya telah melaksanakan upaya secara masif untuk mewujudkan program keselamatan Zero ODOL. “Kami telah  melaksanakan sosialiasi kepada perusahaan karoseri, perusahaan transporter, unit pengujian berkala dan juga kepada pemilik barang. Lalu, melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di simpul-simpul transportasi seperti di UPPKB, pelabuhan penyeberangan dan juga Teriminal Penumpang Tipe A. Serta, melaksanakan koordinasi dan juga merencanakan kerja penegakan hukum bersama Polda Jatim,” kata Kabalai Hanura.

“Kendaraan yang telah dinormalisasi di perusahaan karoseri Jatim, baik domisili Jatim maupun luar Jatim dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2020 adalah dari pengawasan dan penegakan hukum oleh BPTD XI Jatim sebanyak 94 kendaraan, dari kesadaran pemilik sejumlah 45 kendaraan dan dari unit pengujian berkala sebanyak 15 kendaraan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang selama ini dilaksanakan secara persuasif maupun penegakan hukum, sudah berjalan dengan baik walaupun belum sesuai target yang diinginkan,” tambah Kabalai Hanura.

“Pertimbangan pertama kami gencar memberantas truk ODOL ini adalah kecelakaan. Walapun jalan tol trans Jawa ini belum 100 % tersambung pengguna jalan termasuk truk-truk yang melintas ini masih dimuati melebihi dari ketentuan. Sehingga kecepatannya tidak maksimal. Ada data dari pengelola tol dan kepolisian, banyak terjadi kecelakaan truk dengan kecepatan rendah lalu ditabrak dari belakang. Kedua adalah jalan rusak. Kerusakan jalan ini memberikan kerugian kepada pemerintah. Ini karena truk bermuatan lebih. Sekarang ini yang kami tindak truk yang kelebihan muatan diatas 50%. dan biaya transfer muatan ke kendaraan lain ini bukan tanggung jawab pemerintah,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi ketika memberikan arahan sosialisasi penegakan hukum truk ODOL.

“Pada Pasal 277 dalam UU 22/2009 berbunyi setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1  tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00. Dalam hal ini kami sudah mengusulkan untuk sanksi denda tilang yang sebelumnya Rp 500 ribu bisa menjadi Rp 2 juta hingga Rp 3 juta rupiah. Jika tidak seperti ini tidak akan selesai,” tegas Dirjen Budi.

“Kami merasa bangga bisa hadir disini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini tidak hanya hari ini saja. Berikutnya rekan-rekan sekalian akan menjadi agen perubahan untuk menyampaikan kepada teman-teman kita diluar yang belum bisa bergabung. Saya yakin komiten kita sekalian untuk memperbaiki truk kita menjadi bebas ODOL. Yang sudah melakukan normalisasi saya ucapkan terima kasih. Bagi pengusaja yang belum, segera lakukan nomalisasi. Bertahap dan mulailah dari diri kita sendiri,” ujar Dirjen Budi

Kami senentiasa mengajak kepada pengusaha truk yang kendaraannya tidak sesuai dengan aturan dimensi kendaraan untuk dinormalisasi. Jika dibiarkan ketika Uji Kir maka tidak akan lolos, karena tidak sesuai aturan. Dampaknya aspek keselamatan tidak terjamin. Jika dimuati banyak kecepatannya tidak maksimal. Selain itu juga kerusakan jalan,” terang Dirjen Budi.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Mendukung Pelaksanaan Zero Overdimensi dan Zero Overloading yang diawali Dirjen Budi kemudian diikuti tamu undangan yang hadir.

Editor : Sigit

Foto : Gio



Sponsors

 

 

logo-chinatrucks300 327pix