Teriakan Industri Angkutan Barang Selama PPKM Darurat

09 / 07 / 2021 - in Berita

Kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021 tidak sepenuhnya berjalan mulus, banyak sekali kendala di lapangan. Beberapa pihak merasa dirugikan dengan adanya PPKM Darurat tersebut, salah satunya dari pelaku industri angkutan barang.

Agus Pratiknyo, Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik DPD Aptrindo Jateng & DIY mengatkan, “Semenjak ada kebijakan PPKM Darurat ini saya melihat banyak keluhan disepanjang jalur Pantura dari arah Barat, Tengah hingga Timur dan sebaliknya banyak sekali penyekatan dan pengalihan. Dampak penyekatan terasa lebih parah khusunya kota-kota yang yang tidak memiliki jalur lingkar. Rata-rata truk logistik dialihkan masuk ke tol untuk memperlancar perjalanan. Setelah masuk tol masih harus cari jalan alternatif untuk menuju lokasi bongkar muat. Menggunakan jalan tol bagi sebagian pengusaha truk dengan itu berat sekali, ” tuturnya dalam prescon via daring pada Kamis (8/7).

“Jika semua truk masuk jalan tol bisa rugi kita. Jika ini tidak ada insentif dari pemerintah, lama-lama bisnis kami akan terus merugi besar. Siapa yang mau tanggung? Customer tidak mau tahu. Untuk itu kita mendorong agar pemerintah bisa memberikan keringanan insentif setidaknya 50% atau gratis saat masuk tol. Saya juga prihatin dengan pengemudi truk yang harus menjalani tes swab setiap 2 hari sekali demi memenuhi kebijakan PPKM Darurat. Biaya tes swab berkisar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu dan pengemudi harus menanggung biaya itu . Kami tidak melawan kebijakan pemerintah, tetapi kami meminta solusi akan hal ini ” ucapnya.

Mendukung pendapat Agus Pratiknyo, Ari Andrian Ketua DPC Aptrindo Eks Karesidenan Pekalongan juga angkat bicara. “Jika bicara hitungan bisnis, kondisi ini membuat cost lebih. Selain tes swab untuk pengemudi, juga ada biaya tol. Masuk tol masalah tidak lantas selesai, karena masuk ke lokasi bongkar muat harus mencari jalur lain yang mungkin bisa lebih jauh. Kami minta solusi atas hal ini. Kami memahami, saat ini negara sedang berperang melawan Covid-19. Dan kami sebagai warga negara yang baik harus bisa membantu pemerintah namun juga harus memperhatikan bisnis kita juga,” jelasnya.

Dalam Surat Edaran Nomor 43 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Covid-19. Pada Pasal 5 poin C dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik diwajibkan membawa surat keterangan hasil negatif tes PCR yang berlaku 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test Antigen yang berlaku 1 x 24 jam.
Hal itu menjadi masalah bagi pengemudi khusus dalam hal biaya dan masa berlaku. Ketentuan tersebut dianggap merugikan para pengemudi truk. Sebab mereka harus mengeluarkan biaya tambahan guna mendapatkan surat hasil negatif tersebut. Belum lagi ditambah dengan pengalihan jalur truk menuju jalan tol yang turut menyumbang tambahan biaya operasional.

Agus Yuda, Ketua Asosiasi Pengemudi Nusantara menyampaikan keberatan . “Kami tidak minta hal yang muluk-muluk. Kami meminta fasilitas kepada pemerintah agar dalam perjalanan tidak menemukan kendala. Pertama, tes PCR atau Antigen gratis. Karena surat itu menjadi syarat melintas di penyeberangan dan pos pemeriksaan di jalur arteri perbatasan antar daerah. Kami keberatan dengan biaya tes swab. Kami harus mengeluarkan biaya untuk tes tersebut. Ada informasi dari rekan-rekan pengemudi tes swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni itu bayar Rp 180 ribu. Kedua, masa berlaku dokumen swab tersebut membuat pengemudi truk harus mengeluarkan tambahan lain selama mengantarkan logistik ke berbagai daerah di Jawa dan Bali. Karena tidak semua pengantaran memerlukan waktu singkat, ada yang membutuhkan waktu berhari-hari. Biaya yang kami keluarkan juga sudah terlalu besar. Padahal kami adalah ujung tombak roda perekonomian,” katanya.

Dalam prescon DPD Aptrindo Jateng & DIY via daring Agus Yuda menuturkan pengalamannya ketika mengirimkan barang pada masa PPKM Darurat. “Pengalaman saya waktu itu mau masuk kota Pekalongan. Saya melihat ada kemacetan di Pasar Wiradesa, sekitar pukul 01.00 WIB. Kalau harus putar balik lewat jalur lain akan sangat merugikan, sedangkan saya juga harus meminimalkan biaya pengeluaran. Biaya tol, BBM dan jarak tempuh harus kami pertimbangkan. Jadi waktu itu saya putuskan untuk menunggu hingga pagi, baru diperbolehkan lewat. Dengan kejadian itu, kondisi badan yang lelah dan waktu pengiriman barang menjadi terlambat,” keluhnya.

Sementara untuk program vaksinasi, Agus Yuda memberikan saran untuk penambahan lokasi. “Pemerintah memang telah melakukan vaksinasi gratis untuk para pengemudi truk. Informasi yang saya terima vaksinasi dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Tanjung Priok . Sedangkan kami dan sebagian pengemudi lain tujuan bongkar muat bukan di pelabuhan, tetapi di pusat pergudangan atau kawasan industri yang sebagian besar berada di dalam kota. Hingga saat ini saya belum mendapatkan fasilitas vaksin gratis tersebut. Kami berharap lokasi vaksinasi diperbanyak seperti rest area dan unit penimbangan kendaraan. Sekali lagi kami mendukung program PPKM Darurat ini,” ujar Agus Yuda.

Agus Pratiknyo menambahkan perihal vaksinasi untuk pengemudi dirasa lebih efektif untuk dilakukan daripada tas swab. “Menurut saya hasil swab negatif bukan menjadi jaminan. Karena pengemudi ini mobilitasnya tinggi dengan kondisi terpapar di lapangan. Kami berharap program vaksinasi ini dipermudah, karena ada beberapa customer yang meminta pengemudi memiliki sertifikat vaksin sebagai syarat pemuatan barang. Dan syarat itu tidak bisa digantikan dengan hasil tes swab antigen atau PCR negatif. Kami sebagai pengusaha perlu sosialisasikan program vaksinasi. Saya juga mendukung untuk pengemudi truk juga tidak perlu takut untuk vaksin,” tutup Agus Pratiknyo.

Editor : Sigit

Foto : TruckMagz



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix