Tarif Angkut Kapal Naik, Forwarder Diminta Transparan

14 / 01 / 2020 - in News

Supply Chain Indonesia (SCI) menilai kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mewajibkan penggunaan bahan bakar low sulfur untuk setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia merugikan para forwarder. Sebab, imbas dari kebijakan tersebut adalah kenaikan tarif angkut kapal yang dibebankan pada forwarder. Sehingga terjadi kenaikan harga bagi para pemilik barang selaku customer.

“Saat ini kenaikan biaya yang diberlakukan oleh para forwarder dengan adanya kebijakan tersebut mencapai 10 sampai 20 persen. Hal itu akan memberatkan para customer dan turut berdampak pada biaya logistik Indonesia, sehingga berpotensi menurunkan daya saing produk dan komoditas nasional, serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen akhir,” kata Sugi Purnoto, Senior Consultant SCI.

Sugi mengatakan, hal itu akan memberatkan para customer dan turut berdampak pada biaya logistik Indonesia, sehingga berpotensi menurunkan daya saing produk dan komoditas nasional, serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen akhir. Berdasarkan analisis SCI, perusahaan-perusahaan freight forwarder sudah memberlakukan tarif baru pengiriman peti kemas.

Sebagai contoh, kata Sugi, untuk jarak kurang dari 400 mil laut, tambahan biaya yang diberlakukan oleh salah satu perusahaan freight forwarder, yaitu sekitar Rp 400 ribu per kontainer. Besaran low sulfur surcharge dapat dilihat pula berdasarkan rute. Misalnya untuk rute Banjarmasin, Sampit, Kumai, Lembar Lombok, dan Benoa Bali, untuk dry container berukuran 20 kaki dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 600 ribu per kontainer, sedangkan untuk rute Bitung, Ambon, Gorontalo, Luwuk, Belawan Medan, Padang, serta Kuala Tanjung sebesar Rp 1,4 juta per kontainer.

“Permasalahan yang terjadi di antaranya adalah tidak ada transparansi dan negosiasi dari pelayaran, serta belum ada penjelasan mengenai selisih harga yang diberlakukan oleh perusahaan forwarder terkait penerapan kebijakan tersebut,” ujar Sugi.

Selain itu, menurut Sugi, belum ada peraturan yang jelas dari Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Laut mengenai cakupan yang termasuk dalam kategori bahan bakar low sulfur ini yang berpotensi mengakibatkan biaya tambahan sebesar 10 persen-20 persen. Oleh sebab itu, SCI merekomendasikan sosialisasi dan pembahasan semua stakeholder. Sehingga dapat terjadi kesepakatan penentuan tarif pengangkutan terkait dengan kebijakan IMO (International Maritime Organization) 2020.

Perusahaan forwarder juga perlu mensosialisasikan faktor-faktor yang mendasari penetapan biaya tambahan, jika sebelumnya kapal-kapal tersebut sudah menggunakan bahan bakar jenis Marine Fuel Oil (MFO) 180 CST dan High Speed Diesel (HSD) B30. Diketahui, kebijakan IMO 2020 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 tersebut, pemerintah mewajibkan kapal-kapal Indonesia menggunakan bahan bakar dengan kadar sulfur maksimal sebesar 0,5% yang bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi udara.

Aturan terebut diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019, tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal.

 

Teks: Abdul
Editor: Antonius
Foto: Dok. Pelindo III



Sponsors

 

 

AFFA-logisticsphotocontest 

logo-chinatrucks300 327pix