Sudah Siapkah Pemerintah Menindak Truk ODOL?

25 / 07 / 2018 - in News

Kurang seminggu lagi pemerintah akan mulai melakukan penindakan terhadap truk Over Dimension & Over Load ( ODOL ). “Namun hingga saat ini, kami belum melihat keseriusan dan kesiapan pemerintah untuk melakukannya, “ungkap Dedy Untoro Harli, Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia ( APTRINDO ) Jateng.
Seharusnya jauh-jauh hari sebelum deadline tanggal penindakan 1 Agustus nanti, pemerintah sudah mulai memberikan contoh dengan mencoba melakukannya antar departemen di lingkup BUMN dulu.  “Misalnya melakukan koordinasi antara Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN untuk mempraktekkan pembatasan dimensi dan tonase terhadap truk-truk yang memuat barang-barang milik BUMN seperti baja, semen, beton, tiang pancang, konstruksi, pupuk, beras dll. Berikan contoh dalam lingkup pemerintahan dulu kan lebih gampang daripada yang melibatkan swasta, “ lanjut Dedy.

Ancaman pemerintah terhadap truk-truk yang over dimension dan over load sudah dilakukan sejak tahun 2015, namun penindakannya tidak pernah dilakukan secara rigid dan konsisten. “Kadang ada penindakan, kadang tidak ada lagi. Hal ini menciptakan iklim ketidakpastian dalam usaha angkutan truk. Kami sebagai Asosiasi yang merupakan partner bagi pemerintah sudah berulang kali dalam puluhan Focus Group Discussion ( FGD ) berusaha untuk memberitahu segala macam dampak dan konsekuensi yang akan timbul, jika penindakan terhadap ODOL diberlakukan, “ tambahnya lagi.

Apalagi jika dilakukan pada saat rupiah sedang terdepresiasi seperti sekarang ini. Tidak usah melakukan penindakan terhadap ODOL saja, saat ini seluruh harga barang kebutuhan sedang merangkak naik, apalagi jika penindakan terhadap ODOL diberlakukan, dimana Pengusaha Truk pasti akan melakukan penyesuaian tarif.  Belum lagi Kementerian Perindustrian harus mengubah beberapa ukuran standar SNI untuk beberapa jenis barang dengan dimensi tertentu agar tetap bisa dimuat di dalam bak truk yang sesuai dengan dimensi yang diinginkan oleh pemerintah.

“Terus terang kami meragukan pemerintah bisa melakukan semua itu dalam waktu seketika. Namun jika pemerintah tetap ngotot ingin melakukannya, ya APTRINDO tinggal mengikuti dan menghitung saja, semua kan ada kalkulasinya. Adanya Asosiasi kan bukan untuk menjadi musuh pemerintah, tapi sebagai jembatan antara pemerintah dengan pengusaha truk, “ tegas Dedy.

Kami siap mendukung program pemerintah, asal jangan setengah-setengah melakukannya. Lakukanlah se-rigid dan sekonsisten mungkin, supaya tidak ada celah dan tidak terkesan tebang pilih. Jangan nanti tiba-tiba berhenti ditengah jalan atau dibatalkan sama sekali.  “Ini yang bikin repot. Saat ini kami kesulitan melakukan negosiasi Ongkos Muat dengan Pemilik Barang, karena sudah beberapa kali pemerintah mengancam akan menindak ODOL, nyatanya tidak pernah terjadi. Sekarang pemilik barang sudah tidak percaya lagi pada pangusaha truk, dipikirnya kita hanya ingin berdalih supaya ongkos muat bisa naik,” jelas Dedy.

WhatsApp Image 2018-07-25 at 12.07.44 PM
DEDY UNTORO HARLI
Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik
DPD APTRINDO JATENG

Editor : Sigit A



Sponsors

 

 

AFFA-logisticsphotocontest 

logo-chinatrucks300 327pix