Seksi I Tol Medan-Binjai Terkendala Pembebasan Lahan

22 / 02 / 2019 - in News

Pembangunan jalan Tol Medan-Binjai sedang terkendala urusan pembebasan lahan khususnya Seksi I di Tanjung Mulia, Medan Deli, Sumatra Utara. Pemerintah pun melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan terkait, supaya proyek infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tetap berjalan sesuai target.

“Pembebasan tanah akan selesai akhir maret sampai pengosongan sehingga awal april bisa dimulai pembangunan, agar selesai sesuai target Oktober 2019,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan Tol Medan-Binjai di kantornya beberapa waktu lalu.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofjan Djalil; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno; Kepala Bareskrim mewakili Kapolri; Asrenum Panglima TNI; Walikota Medan, Dzulmi Eldin; Bupati Batu Bara, Zahir; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Mugiarso; Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo; Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Kemananan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi.

Hasil rapat memutuskan antara lain, porsi uang ganti kerugian sebesar 70 persen untuk masyarakat Kampung Tua yang menguasai tanah, dan 30 persen sisanya diberikan kepada pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) serta Ahli Waris Pemegang Grant Sultan sesuai dengan nilai ganti rugi yang dinilai oleh appraisal (penilai tanah). Porsi ini sebenarnya telah ditetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada bulan November 2017.

Selain itu, jika pemegang SHM tidak menyetujui uang ganti kerugian sebesar 30 persen, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara diminta melakukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya Kantor Pertanahan melakukan pemutusan hubungan hukum atas SHM yang dimaksud, setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pemerintah juga mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Pemprov Sumatera Utara, untuk melakukan pembatalan SHM secara administratif terkait pihak pemegang SHM yang tidak menyetujui besaran ganti rugi tadi. Di samping itu, aparat penegak hukum di pusat dan di daerah serta Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Walikota Medan, diminta mendukung kebijakan Menteri ATR/BPN di atas agar PSN jalan Tol Medan-Binjai dapat selesat pada Oktober 2019.

Sebagai informasi, Tol Medan-Binjai sebenarnya telah dioperasikan mulai Seksi II Helvetia-Semayang hingga Seksi III Semayang-Binjai sepanjang 19,37 km (termasuk akses ke simpang susun), sedangkan yang belum beroperasi adalah Seksi I Tanjung Mulia-Helvetia sepanjang 6,07 km.

Pembangunan fisik akan segera dilaksanakan oleh PT Hutama Karya setelah pembayaran uang ganti kerugian 70 persen kepada masyarakat yang menguasai lahan selesai, diikuti dengan proses pengosongan lahan tersebut dengan target selesai pada Maret 2019.

 

Editor: Antonius
Ilustrasi: Proyek pembangunan Tol Trans Sumatra-KemenPUPR



Related Articles

Sponsors

 

 

AFFA-logisticsphotocontest 

logo-chinatrucks300 327pix