Revisi Perpres Nomor 191/2014 Harus Jelas Perihal Alokasi BBM Bersubsidi

29 / 07 / 2022 - in Berita

Pemerintah sedang merevisi aturan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Revisi ini diharapkan membawa perubahan signifikan atas distribusi BBM bersubsudi yang kini bermasalah dan langka di sebagian daerah.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 yang mengatur pembatasan pembelian Pertalite akan segera rampung. Beleid tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak tersebut salah satunya mengatur tentang pembatasan distribusi solar bersubsidi, namun belum mengatur pembatasan Pertalite yang baru ditetapkan sebagai jenis BBM penugasan khusus (JBKP) atau BBM bersubsidi pada Maret 2022.

“Sudah keluar izin prakarsanya untuk menginsiasi perbaikan revisi peraturan yang sebelumnya, disesuaikan dengan kondisi yang ada dan yang dibutuhkan. Insya Allah bulan Agustus. Dan kami harus kerja cepat. Item-itemnya sudah ada,” katanya Rabu (27/7).

Arifin menambahkan bahwa BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi para warga yang berhak. Pembatasan BBM bersubsidi juga dimaksud untuk menjaga daya beli masyarakat kecil dan menjamin ketersediaan pasokan BBM tahan hingga akhir tahun.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto buka suara perihal revisi perpres.  “Alokasi menyangkut angka, jumlah volume, dan nilai subsidi, data base-nya harus jelas apakah diambil dari jumlah penduduk, jumlah kendaraan, atau berdasarkan hitungan hasil penelitian. Angka ini yang akan dijadikan dasar untuk menghitung angka subsidi,” paparnya.

“Komponen harga adalah unsur yang harus dituangkan dalam perubahan Oerpres ini, agar masyarakat mendapatkan kepastian harga. Dengan Perpres ini bisa memperjelas alokasi subsidi, baik jumlah dan nilai, sekaligus memperjelas siapa penerimanya dan dapat memberikan kepastian waktu dan harga,” pungaks Bambang.

Editor : Sigit

Foto : truckmagz



Sponsors

 

logo-chinatrucks300 327pix