Rencana Penurunan Harga BBM 1 April, Aptrindo : Sesuaikan Tarif dan Hindari Praktik Diskriminasi

21 / 03 / 2016 - in Berita

Pemerintah berencana menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) per 1 April mendatang. Hal ini ditegaskan oleh I.G.N Wiratmaja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meski pihak Kementerian ESDM belum mau membocorkan berapa besaran penurunannya, namun Wiratmaja mengisyaratkan jika harga BBM jenis premium dan solar akan diturunkan lebih dari Rp 200 per liter-nya. Saat ini harga BBM jenis premium Rp 7.050 per liter, dan solar dijual Rp 5.650 per liter untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said telah mengungkapkan bahwa per 1 April 2016 harga BBM akan kembali turun. Menurut Sudirman, jika melihat dari semua parameter yang ada saat ini, baik itu dari harga minyak dunia dan kurs Rupiah terhadap Dolar AS, dipastikan akan mengalami penurunan. “Besarnya penurunan saat ini sedang dalam pembahasan dengan semua pihak terkait,” tandas Sudirman.

Sementara itu, para pelaku industri jasa angkutan barang yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menanggapi rencana kebijakan penurunan harga BBM ini dengan menentukan penyesuaian tarif angkutan, menggunakan metode riil cost/back to back cost untuk menghadapi terjadinya perubahan harga BBM. Hal ini guna menyikapi kebijakan pemerintah yang menggunakan metoda floating price dalam menentukan harga BBM sejak 2015 lalu, yang berdampak pada harga eceran BBM yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Menurut Wakil Ketua II Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) Sugi Purnoto, metoda penyesuaian tarif angkutan itu sendiri terdapat tiga opsi yaitu metoda riil cost/back to back cost, persen biaya BBM terhadap tarif, serta tarif dengan tabel harga BBM.

Metode riil cost/back to back cost menerapkan kesepakatan antara prinsipal/customer dengan transporter, yang mengacu pada selisih kenaikan atau penurunan harga BBM terhadap tarif angkutan. Sugi menambahkan jika metode ini merupakan yang paling ideal karena sistemnya adil dan transparan, karena dianggap tidak merugikan pihak penyedia angkutan maupun customer.

Sugi menambahkan jika penurunan harga BBM pada 1 April 2016 diprediksi akan menyulitkan pihak pengusaha truk dalam menentukan tarif angkutannya. Pasalnya, menurut Sugi, penurunan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan harga spare part, kenaikan suku bunga dan rencana kenaikan harga unit truk yang disinyalir akan dilakukan beberapa agen pemegang merek truk di awal April nanti.

“Pengusaha truk harus memiliki kemampuan secara teknis dan manajerial untuk melakukan penghitungan dalam penyesuaian tarif angkutannya ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga BBM,” kata Sugi kepada TruckMagz beberapa waktu lalu di Cilegon, Banten.

Sugi juga berharap kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM, untuk menindak praktik diskriminasi yang terjadi pada beberapa SPBU di daerah kepada pengguna kendaraan angkutan truk, dengan membatasi dalam pengisian bahan bakar jenis solar tertentu, yang sejatinya merupakan kebijakan perusahaan SPBU setempat.

“Kami mendapat laporan telah terjadi pelarangan bagi truk dengan tonase di atas 5 ton tidak boleh mengisi solar subsidi di beberapa SPBU di Sulawesi. Bahkan ada SPBU yang mengarahkan truk di atas 5 ton ini untuk mengisi bahan bakar jenis Pertamina Dex seharga Rp 8.800 per liter,” ungkap Sugi.

Teks : Antonius S dan  Citra D. Vresti Trisna

Foto : Pebri Santoso



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix