Perlu Dicatat, Biaya Transfer Muatan Berlebih Dibebankan kepada Operator

22 / 10 / 2020 - in Berita

Sebagai terobosan untuk menangani permasalahan truk kelebihan dimensi dan muatan berlebih atau over dimension & overload (ODOL), Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan metode transfer muatan bagi pelaku truk overload.

“Selain fokus terhadap normalisasi kendaraan, Pemerintah juga ingin memberikan langkah alternatif untuk mengatasi ODOL yaitu dengan melakukan transfer muatan,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan, Ditjen Hubdat, Kemenhub, Sigit Irfansyah pada acara Bimtek Peningkatan Kemampuan Penyidikan PPNS Tahun 2020 di Semarang, Jateng, Rabu (21/10).

Sigit mengatakan bahwa permasalahan truk ODOL perlu segera ditangani. Sebab Pemerintah harus mengeluarkan anggaran hingga puluhan triliun rupiah per tahun untuk melakukan normalisasi kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi. Adapun cara lainnya yang Pemerintah tawarkan yakni berupa transfer muatan. “Transfer muatan ini bukan kegiatan baru, sebelumnya sudah dilakukan di beberapa daerah,” kata Sigit.

Sigit menjabarkan, penindakan normalisasi kendaraan itu dibagi menjadi dua, yaitu pemotongan kendaraan secara sukarela atau melalui penegakan hukum. “Apabila diperhatikan sangat jarang sekali perusahaan yang secara sukarela melakukan normalisasi kendaraannya yang melebihi batas dimensi dan muatan, kebanyakan cenderung menunggu pada saat penegakan hukum saja. Hal ini sangat membebani pemerintah,” urai Sigit.

Lain halnya dengan transfer muatan. Menurut Sigit, transfer muatan menjadi keharusan bagi kendaraan yang kedapatan overload. “Biaya transfer muatan akan dibebankan kepada operator, sehingga dengan membebankan biaya transfer muatan kepada operator akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar,” ujarnya menambahkan.

Selain permasalahan ODOL, dalam kesempatan tersebut Sigit juga mengungkapkan pentingnya mendukung peran sumber daya manusia (SDM) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk meningkatkan kualitas dalam menjawab tantangan yang semakin dinamis di lapangan.

“Permasalahan strategis menyangkut restrukturisasi bidang hukum khususnya terkait dengan implementasi UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di antaranya perlu paradigma baru dalam memandang penyelenggaraan transportasi darat. Aparatur perhubungan perlu melakukan perubahan pola pikir dan menyamakan persepsi serta interprestasi terhadap ketentuan yang ada dalam UU tersebut,” kata Sigit menjelaskan.

Menurut Sigit, dalam upaya mewujudkan keselamatan transportasi jalan yang berkeselamatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang tertib dan selamat melalui penegakan hukum yang moderen, transparan, dan berintegritas.

“Dalam hal ini kejelasan penerapan di lapangan melalui pengaturan dalam peraturan pemerintah, seperti aturan terkait pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas,” jelas Sigit.

Sigit menjelaskan bahwa penerapan ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum, serta mendukung pengungkapan perkara tindak pidana.

Ia juga berharap melalui Bimtek dapat meningkatan kinerja dalam rangka menyamakan visi-misi dan gerak serta langkah dalam melaksanakan amanat UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pelaksanaan program transfer muatan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) bagi pelanggar muatan berlebih, serta program normalisasi bagi pelanggar dimensi kendaraan dan identifikasi pelanggaran menggunakan e-Blue reader.

 

Editor: Antonius
Foto: Dok. TruckMagz

 



Sponsors

 

 

logo-chinatrucks300 327pix