Pengusaha Trucking Banten Minta Angkutan Quarry Ditertibkan

03 / 07 / 2019 - in News

Pelaku usaha angkutan barang di Banten kembali menyoroti masalah kerusakan jalan di wilayahnya yang dipicu akibat kegiatan pengangkutan material tambang, seperti angkutan tanah dan pasir. Hal ini terungkap dalam acara Halal Bihalal dan Sarasehan tentang Rencana Penerapan Digitalisasi Angkutan Barang oleh Kemenhub di Banten, pada 2 Juli 2019 di Cilegon, Banten.

Terkait rencana penerapan digitalisasi angkutan barang oleh Kemenhub di Banten, pelaku bisnis trucking Banten berharap, jika memang digitalisasi angkutan barang diberlakukan di industri dan pelabuhan maka kegiatan proyek juga harus diberlakukan digitalisasi. Seperti diutarakan oleh Marzuki, salah satu pelaku bisnis angkutan barang yang tergabung di Aptrindo Banten.

Marzuki menyinggung soal kerusakan jalan yang terjadi di Banten bukan lantaran kegiatan angkutan industri maupun angkutan pelabuhan, melainkan karena perkembangan proyek infrastruktur. “Untuk pematangan lahan 450 hektare itu kalau ketinggiannya atau kedalamannya tiga meter membutuhkan sekitar 13.500.000 kubik material tanah. Sementara berat jenis tanah merah itu 1,7 ton per meter kubik (tanah, lempung (kering/lembab)). Dalam hal ini, angkutan material tanah itu dianggap tidak pelanggaran oleh institusi baik dari pihak dinas perhubungan ataupun dari kepolisian. Padahal dengan dump truck indeks 24 itu sudah setara 40 ton,” urainya.

Ilustrasinya, kata Marzuki, pematangan lahan 450 hektare dengan kedalaman tiga meter itu setara dengan kegiatan di pelabuhan selama 4,5 tahun. Menurutnya, mother vessel (kapal pengangkut dengan kapasitas besar yang mengangkut kontainer) yang masuk pelabuhan itu kapasitasnya 50 ribu ton, misalnya. Jika dihitung, membutuhkan waktu 4,5 tahun untuk mendekati rasio pengurukan 450 hektare tadi.

“Jadi bagi kami pengusaha angkutan barang di Banten ini, buat apa kalau memang digitalisasi ini hanya tertuju pada usaha atau kegiatan yang tentunya jelas, karena pihak pelabuhan tidak akan memberikan izin masuk kendaraan angkutan kalau memang tidak ada register di Aptrindo,” ujar Marzuki.

Menanggapi keluhan pengusaha truk Banten ini, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Provinsi Banten, Nurhadi Ungggul mengatakan, terkait angkutan tanah atau angkutan quarry memang semuanya melanggar ketentuan jika melihat dari dimensinya.

“Kalau melihat dari SK rancang bangun (Surat Keputusan Rancang Bangun/SKRB) untuk kendaraan bermotor dengan bak terbuka, itu paling tinggi satu meter atau maksimal 1,2 meter, karena dengan BJ (berat jenis) dan lebar x tinggi x panjang masing-masing satu meter itu sudah melampaui JBI (Jumlah berat yang diizinkan disingkat)-nya. Faktanya di karoseri, dimensi itu bisa sampai 1,7 meter dan itu yang kami temui di karoseri saat pemeriksaan rancang bangun,” kata Nurhadi.

Menurut Nurhadi, dalam hal ini karoseri sudah melanggar ketentuan. Ia menjelaskan, sebenarnya semua pelanggaran itu tidak diluluskan dalam penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Pada 2018, katanya, BPTD VIII Banten banyak mendapatkan berita acara hasil pemeriksaan yang dipalsukan agar bisa keluar SRUT-nya.

“Tetapi per 1 Januari 2019 semua permohonan dilakukan secara online. Sehingga kalau dia melanggar toleransi panjang-lebar-tinggi maka otomatis tidak akan lulus SRUT-nya. Nah, yang tidak lulus itu banyak dimanfaatkan pihak karoseri untuk menjual kendaraannya tanpa SRUT. Ini penegakan hukumnya yang sedang kami diskusikan terus, aksinya seperti apa. Padahal secara regulasi, jika dia melanggar ketentuan itu dendanya Rp 24 juta per unit. Semua perlakuannya tidak tebang pilih,” ungkap Nurhadi.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten, Syaiful Bahri mengatakan, Timbulnya masalah ODOL (over dimesi-overload) ini berawal dari komplain pihak Kementerian PUPR yang punya infrastruktur jalan, kepada pihak Kementerian Perhubungan yang punya regulasi tentang angkutan jalan. “Tetapi ujung-ujungnya adalah pengusaha trucking yang kena getahnya,” kata Syaiful

Syaiful mengakui bahwa di Banten mayoritas angkutan barangnya melakukan praktik ODOL. “Memang selama ini konsennya pemerintah itu lebih ke masalah angkutan dari pelabuhan dan angkutan dari industri, padahal angkutan dari pertambangan baik angkutan pasir maupun penunjang proyek (infrastruktur) itu punya dampak ke jalan yang luar biasa, dibandingkan truk yang reguler dari pelabuhan dan industri. Ini perlu perhatian lebih dari pihak regulator,” katanya.

“Kami berharap khusus angkutan tanah ini dievaluasi. Saya punya truk indeks 27 ton dianggap pelanggaran. Kalau memang digitalisasi angkutan barang diberlakukan di industri dan pelabuhan, maka kegiatan proyek juga harus diberlakukan digitalisasi. Tegas-tegas saja, tidak peduli mau titipan siapa atau pakai simbol-simbol kepentingan,” ujar Marzuki.

 

Editor: Antonius
Foto: Anton 

 



Related Articles

Sponsors

AFFA-logisticsphotocontest 

Capture 

web-banner-327x300 truck

logo-chinatrucks300 327pix