Pengusaha Minta Jaminan Hukum Pascanormalisasi Over Dimensi

18 / 11 / 2018 - in News

Normalisasi Over Dimensi

Upaya tertib aturan dan hukum terus dilakukan para pelaku bisnis angkutan barang, terutama terkait isu over dimensi dan over load (ODOL) yang sejak 1 Agustus lalu diberlakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Meski hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan transporter dan pemilik barang, namun para pengusaha angkutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) terus mendorong realisasi penertiban ODOL ini.

Perlu diketahui, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.55 tahun 2012 tentang Kendaraan, Paragraf 4 tentang Ukuran, pada Pasal 54 ayat 1 dinyatakan bahwa ukuran kendaraan bermotor selain sepeda motor dan mobil bus tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan, harus memiliki panjang tidak melebihi 12.000 milimeter (mm); lebar tidak melebihi 2.500 mm; tinggi tidak melebihi 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar Kendaraan. Kemudian pada ayat 2 ditetapkan bahwa panjang bagian kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,5 persen dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum 47,5 persen dari jarak sumbunya.

Realisasi tertib aturan dan hukum terkait ODOL ini pun ditindaklanjuti melalui diskusi panel bertema Sinergitas Peran Pemerintah dan Swasta Dalam Mewujudkan Zero Over Dimensi dan Over Loading Guna Menciptakan Iklim Usaha Transportasi Angkutan Barang yang Handal, di Pekanbaru, Riau, Sabtu (17/Nov/2018) lalu.

Acara yang digagas DPD Aptrindo Riau dan didukung penuh DPP Aptrindo bekerja sama dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau & Provinsi Kepulauan Riau serta menggandeng Ditjen Hubdat Kemenhub ini, sejatinya menjadi wadah urun rembuk para stakeholder terkait guna menindaklanjuti isu ODOL ini.

Di awal diskusi, Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan mengungkapkan, salah satu pemicu terjadinya over load selama ini adalah belum adanya dasar penetapan tarif angkutan barang. “Sehingga yang terjadi adalah perang harga di lapangan. Pemilik barang, siapa pun itu, pasti akan memilih transporter yang tarifnya paling murah,” ujarnya. Menurut Tarigan, akibat adanya perang harga di lapangan maka pengusaha angkutan berlomba-lomba memperbesar muatan armada angkutannya.

Normalisasi Over Dimensi

Dalam kasus over dimensi, menurut Tarigan, praktik memanjangkan sasis truk ini tidak terlepas dari peran penguji kendaraan di lokasi uji kir. “Kenapa bisa lolos uji kir? Karena sistem pengawasan di sini yang lemah dan kecenderungan terjadi pembiaran,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa praktik memanjangkan sasis truk ini termasuk ranah modifikasi, yang sejatinya harus mendapatkan rekomendasi pihak agen pemegang merek (APM) terkait rancang bangun dan rekayasa kendaraan.

Sementara itu di pihak pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan, sudah ada yang melakukan normalisasi atau memotong sasis truknya demi mengikuti aturan penegakan ODOL. “Armada saya sendiri saat ini sudah 95 persen normalisasi. Memang yang terjadi di Riau ini, ada yang panjangnya sampai 15,5 meter, tapi kita sudah normalisasi jadi 11,8 meter,” kata Robin Eduar yang juga Ketua DPD Aptrindo Riau ini.

Namun menurut Robin, apakah setelah dilakukan normalisasi kendaraan tersebut bisa uji kir dan boleh kembali beroperasi kembali? “Karena kondisinya di lapangan, setelah melakukan normalisasi, pihak penguji kendaraan minta surat keterangan yang menyatakan truk ini sudah dilakukan normalisasi, dan itu kejadian di Dumai. Jadi di sini perlu ada kepastian hukum,” ungkapnya.

Sementara itu peserta diskusi panel lainnya, Albert mengatakan, pihaknya selama ini melakukan uji kir dalam kondisi truk belum dinormalisasi. “Kami dapat surat peringatan dari uji kir selama satu bulan untuk melakukan normalisasi. Masalahnya, bengkel untuk normalisasi di Riau sangat terbatas jumlahnya,” ujar Wakil Ketua DPD Aptrindo Riau ini.

Robin menjelaskan, untuk melakukan normalisasi over dimensi butuh waktu sekitar 15-22 hari, sedangkan bengkel karoseri di wilayah Riau yang mampu melakukan normalisasi secara benar sangat terbatas jumlahnya. “Imbasnya angkutan saya jadi berkurang. Saya juga berharap jangan tebang-pilih, karena jika ada truk yang muatannya lebih dan belum normalisasi bisa beroperasi, kami yang sudah melakukan normalisasi merasa dirugikan,” katanya. Ia juga meminta untuk truk yang belum normalisasi mendapatkan rekomendasi dari Aptrindo, agar memuat volume angkutan yang sesuai dengan kapasitas angkut standardnya.

 

Editor: Antonius
Ilustrasi: Istimewa
Foto: Anton



Related Articles

Sponsors

NEW_327X300_

NEW_327X300_

web-banner-327x300 truck

logo-chinatrucks300 327pix