Pengusaha Mengeluh Perihal Fly Over Kretek, Truk Angkutan Logistik Jadi Kambing Hitam

27 / 08 / 2021 - in Berita

Fly Over Kretek yang merupakan salah satu proyek nasional percepatan pembangungan infrastruktur tadinya diharapkan dapat mengurai kemacetan yang sering terjadi akibat adanya perlintasan kereta api di desa Paguyangan Bumiayu. Namun sejak diresmikan malah tidak pernah lepas dari kontroversi, karena telah memakan korban kecelakaan yang cukup banyak, sehingga memicu kemarahan masyarakat sekitar yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bumiayu Save Fly Over Kretek.

Diketahui sejak Jum’at, 20 Agustus 2021 lalu Kemenhub diperkuat oleh personil TNI & POLRI sedang menyelenggarakan operasi penegakan hukum di UPPKB Ajibarang dengan landasan hukumnya Peraturan Menteri Perhubungan ( Permenhub ) Nomer 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Nasional Ajibarang – Prupuk.

Penegakan hukum yang melarang truk dengan Jumlah Berat Diijinkan (JBI) diatas 8 ton melintasi Fly Over Kretek membuat Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia ( Aptrindo ) Jateng & DIY Agus Pratiknyo angkat bicara, bahwa seharusnya pemerintah meninjau kembali Permenhub yang dirasa sangat merugikan kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara.

“Dulu sebelum ada Fly Over Kretek sangat jarang ada kecelakaan kendaraan jenis apa pun. Tapi sejak adanya fly over ini, mulai terjadi banyak kecelakaan melibatkan segala jenis kendaraan. Bukan karena angker, tapi design fly over-nya yang memicu banyak terjadi kecelakaan disana,” jelas Agus.

Dirinya merasa heran, gara-gara design fly over yang mengakibatkan banyak kecelakaan, malah akhirnya truk yang dijadikan kambing hitam dilarang melintas disana, berbeda hal nya dengan di negara lain dimana infrastrukturnya yang diusahakan dibangun seaman mungkin.

“Larangan melintas truk dengan JBI diatas 8 ton yang dialihkan agar memutari sepertiga pulau Jawa ini secara otomatis membuat pembengkakan biaya transport bahan baku industri, hasil bumi dan hasil UMKM dari 4 Kabupaten di ex karesidenan Banyumas, selain juga memperlambat waktu tempuh. Bagaimana mungkin industri Indonesia bisa bersaing di dunia internasional, jika kebijakan presiden menurunkan biaya produksi malah dihambat oleh Permenhub yang kontra produktif ini?”, ujar Agus terheran-heran.

“Sebenarnya ada beberapa opsi lain yang lebih masuk akal untuk dilakukan sebagai win-win solution daripada harus mematikan salah satu jalur distribusi logistik yang termasuk paling vital di pulau Jawa, pilihannya adalah merubah design fly over tersebut atau membuat jalur lain yang lebih aman daripada seluncuran curam dan panjang ini,” pungkas Agus.

Editor : Sigit

Foto : TruckMagz



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix