Pengalihan Operator 44 Kapal Perintis dari Swasta Kepada PT Pelni

18 / 01 / 2016 - in News

Program percepatan pembangunan gagasan pemerintah Joko Widodo, mulai Januari 2016 telah direalisasikan dengan memberi layanan lebih baik kepada masyarakat di daerah terpencil dan terisolir. Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI mengalihkan pengelola (operator) 44 Kapal Negara (KN) yang selama ini dikelola perusahaan pelayaran swasta nasional untuk melayani rute-rute perintis, kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) guna merealisasikan kepentingan nasional tersebut.

Pengalihan operator 44 Kapal Negara (KN) ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perpres tersebut, menurut Bobby, sejak pertengahan Januari 2016 telah diundangkan dalam Lembar Berita Negara oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Pengalihan operator dari perusahaan swasta kepada PT Pelni ini demi kepentingan nasional,” ujar Bobby R. Mamahit, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Saat ini, lanjut Bobby, tersedia 96 kapal untuk melayani 96 rute perintis yang terdiri dari 52 Kapal Negara (KN) yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran swasta dan 44 kapal milik perusahaan pelayaran swasta.

Bobby menjelaskan, semula Kemenhub RI akan mengalihkan pengelolaan 52 Kapal Negara (KN) dari perusahaan pelayaran swasta kepada PT Pelni. Namun PT Pelni hanya mampu mengelola 44 kapal milik negara itu, sehingga sisa 8 Kapal Negara (KN) masih dikelola oleh perusahaan pelayaran swasta nasional.

Menanggapi keberatan perusahaan pelayaran swasta atas pengalihan pengelolaan tersebut, lantaran pihak swasta sudah memenangkan lelang dan menandatangani kontrak perjanjian kerjasama, Bobby menjelaskan bahwa kontrak tersebut sifatnya tidak mengikat. “Dalam klausul perjanjian kontrak sifatnya tidak mengikat, sehingga suatu saat ketika pemerintah membutuhkan bisa diambil,” tegas Bobby.

Untuk mendanai 96 trayek perintis yang dilayani oleh 96 kapal sepanjang tahun 2016 ini, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 936 miliar. Dana ini terbagi atas Rp 575,239 miliar untuk Kapal Negara (KN) dan Rp 360,2 miliar untuk kapal swasta. Dari budget subsidi Rp 575,239 miliar untuk Kapal Negara (KN) tadi, Rp 104 miliar dialokasikan untuk biaya perawatan 52 Kapal Negara (KN).

Teks : Antonius S

Data : Kemenhub

Smber foto ISTIMEWA



Sponsors

 

 

AFFA-logisticsphotocontest 

logo-chinatrucks300 327pix