Pembenahan 5 Jenis Usaha di Sektor Logistik Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 9

28 / 01 / 2016 - in News

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid 9 yang di dalamnya juga mencakup pembenahan di sektor logistik, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi antara desa dan perkotaan.

Berikut adalah deregulasi/pembenahan terhadap lima jenis usaha di sektor logistik sesuai keterangan resmi dari Humas Sekretariat Kabinet RI;

a. Pengembangan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pos Komersial.

Menyelaraskan ketentuan tentang besaran tarif untuk mendorong efisiensi jasa pelayanan pos. Ini dilatari adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 yang menetapkan besaran tarif jasa pos komersial harus lebih tinggi dari tarif layanan pos universal yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan ini dinilai membatasi persaingan pelaku penyelenggara pos komersial.

b. Penyatuan Pembayaran Jasa-jasa Kepelabuhanan Secara Elektronik (Single Billing)

Pemerintah akan menyatukan pembayaran jasa-jasa kepelabuhanan secara elektronik (single billing) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengoperasikan pelabuhan. Ini sebagai penegasan pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

c. Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk UKM, Geographical Inidications, dan Ekonomi Kreatif.

Melalui BUMN, pemerintah ingin membuka peluang lebih besar kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Produk-produk yang memiliki keunggulan tertentu misalnya furnitur, baju muslim, makanan tradisional siap saji, perhiasan, geographical indications (akar wangi, gambir dan sejenisnya), dan ekonomi kreatif (film, musik, tenun, rajutan, dan sebagainya).

Untuk itu perlu ada sinergi, terutama di Badan Usaha Milik Negara, yang bertindak sebagai agregator / konsolidator ekspor hingga ke tingkat eceran.

d. Sistem Pelayanan Terpadu Kepelabuhan Secara Elektronik

Indonesia saat ini sudah memiliki Portal Indonesia National Single Window (INSW) yang menangani kelancaran pergerakan dokumen ekspor impor. Portal Indonesia National Single Window (INSW) sudah diterapkan di 16 (enam belas) pelabuhan laut dan 5 (lima) bandar udara di Indonesia.

Efektivitas Portal Indonesia National Single Window (INSW) dalam rangka penyelesaian dokumen kepabeanan belum didukung oleh sistem informasi pergerakan barang di pelabuhan yang terintegrasi (inaportnet), seperti yard planning system, kepabeanan, delivery order, trucking company, hingga billing system.

e. Penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi.

Pembayaran beberapa kegiatan logistik seperti transportasi laut dan pergudangan masih menggunakan tarif dalam bentuk mata uang asing yang dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan besaran kurs yang ditentukan oleh masing-masing pemberi jasa (tidak ada acuan kurs). Pada umumnya ketentuan kurs yang digunakan di atas kurs Bank Indonesia. Untuk itu diperlukan kepastian tarif dalam bentuk mata uang rupiah, dengan merevisi Instruksi Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 2014.

Teks : Antonius S

Sumber foto  Sekretariat Kabinet RI



Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix