Menjamin Infrastruktur Transportasi Jalan yang Baik

23 / 07 / 2021 - in Kontributor Ahli

Kecelakaan lalu lintas jalan saat ini menjadi penyebab kematian, cedera dan kecacatan yang dominan di seluruh dunia. Setiap tahun, hampir 1,3 juta orang meninggal, dan antara 20 juta hingga 50 juta lebih yang terluka akibat kecelakaan jalan. Lebih dari 90 persen dari kematian ini justru terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah, yang memiliki kurang dari setengah populasi kendaraan di dunia.

Seringkali beberapa kasus kecelakaan lalu lintas jalan mendapat perhatian dari masyarakat luas. Pembahasan dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, praktisi ataupun pejabat. Banyak komentar-komentar atas kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi maupun saran-saran yang dilontarkan untuk perbaikan ataupun hal-hal yang dapat mengurangi kecelakaan. Sayangnya semua itu dilakukan dengan tanpa melakukan apa yang disebut identifikasi hazard dan menilai resiko (HIRA), sehingga pada akhirnya semua opini dimaksud hanya sekedar opini tanpa disertai jalan pemecahan yang terukur untuk melakukan mitigasi yang sesuai. Sehingga tidak jarang kita temui pemasangan rambu dan marka yang hanya reka-reka atau berdasarkan perasaan dan penglihatan tanpa memperhitungkan karakteristik hazard, jarak titik hazard dengan karakteristik manusia dan kecepatan eksisting kendaraan, papan peringatan yang tidak didesain dengan tepat kepada para pengguna jalan, serta delineasi jalan yang tidak terinformasikan dengan baik kepada pengguna jalan. Sehingga resultante dari semua itu sekalipun terdapat cukup fasilitas jalan namun hazard pada ruas jalan dimaksud tetap ada sehingga beberapa kendaraan tetap ber resiko terpapar bahayanya.

Pada dasarnya, keselamatan jalan dapat terwujud karena adanya interaksi antara kendaraan yang memenuhi aspek kelaikan teknis dan operasional, ketersediaan infrastruktur jalan yang baik, pengemudi yang kompeten serta regulasi yang mendukung dan batas kecepatan kendaraan yang terkendali. Apabila aspek-aspek tersebut terbaharukan maka akan tercipta transportasi jalan yang selamat dan nyaman. Khusus untuk menjamin ketersediaan infrastruktur jalan yang baik, sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan jaminan bahwa infratsruktur jalan yang ada memenuhi kaidah keselamatan jalan. Pekerjaan itu diantaranya adalah : audit keselamatan jalan, inspeksi keselamatan jalan, analisa dampak keselamatan jalan, manajemen daerah rawan kecelakaan, serta laik fungsi jalan. Mari kita bahas apa saja substansi dari pekerjaanpekerjaan tersebut dan bagaimana prakteknya di Indonesia.

Pertama, adalah audit keselamatan jalan (Road Safety Audit/RSA) adalah suatu pekerjaan yang dilakukan pada jalan baru atau jalan yang akan dipergunakan untuk skema baru seperti jalan sekunder akan menjadi jalan primer atau sebaliknya, jalan kelas III akan menjadi jalan kelas II atau sebaliknya dsb. Audit jalan memiliki 5 tahapan, yaitu : tahapan pendahuluan berupa feasibility study, perhitungan CBR dsb untuk memastikan bahwa suatu rencana pembangunan jalan adalah merupakan bagian dari suatu proses perencanaan yang terukur dan terarah dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti teknis, social, ekonomi, lingkungan dsb. Tahapan berikutnya adalah pra design, disini mulai dipaparkan 3 elemen geometrik jalan seperti desain penampang melintangnya, alinyemen horizontal serta alinyemen vertical. Pada pembahasan tahapan ini murni membahas terkait keterbatasan spasial dan finansial dan hazard yang akan muncul dari adanya desain dimaksud. Tahapan ketiga adalah tahapan pembuatan DED (detail engineering design), tahapan keempat adalah tahapan konstruksi yang akan membahas bagaimana jalan tersebut akan dibangun, skema pengalihan rute, distribusi logistic dan alat berat dsb. Tahapan terakhir adalah tahapan operasional, tahapan ini pada dasarnya adalah inspeksi keselamatan jalan yaitu melakukan identifikasi hazard dan menilai resiko pada suatu ruas jalan terbangun agar tidak menimbulkan resiko orang celaka pada saat digunakan. Yang jadi masalah di Indonesia, sebagian besar jalan di Indonesia bukanlah jalan yang sengaja dibangun, melainkan jalan peninggalan jaman Belanda, jalan tikus, jalan setapak, jalan lingkungan yang kemudian dilebarkan dan diperkeras sehingga tampak menjadi bagus. Jalan tersebut terjadi tanpa melalui tahapan-tahapan diatas, sehingga sangat mungkin jalan tersebut menyimpan banyak hazard yang bisa kapan saja menyebabkan orang celaka.

Oleh sebab itu, kemudian dipersiapkan skema lainnya yaitu Inspeksi Keselamatan jalan (Road Safety Inspection/RSI). RSI wajib dilakukan pada semua jenis jalan umum dan dilakukan secara periodik setidaknya paling sedikit sekali dalam setahun. Pada kegiatan RSI ini akan diidentifikasi hazard pada suatu ruas jalan, baik hazard dari alam, hazard berupa desain yang tidak standar, hazard kerusakan jalan, penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas seperti penggunaan bahu jalan untuk warung dsb. Keluaran dari RSI adalah daftar hazard dan resiko yang perlu ditangani untuk tetap menjamin jalan tersebut memenuhi aspek keselamatan. RSI wajib dilakukan oleh semua Pembina Jalan pada semua tataran dan semua jenis jalan, mulai jalan nasional sampai ke jalan desa.

Berikutnya adalah apa yang disebut dengan Analisa Dampak Keselamatan Jalan (Road Safety Impact Assessment/RSIA) yaitu suatu mekanisme pada suatu pengembangan wilayah atau pembangunan suatu kawasan yang ber resiko menimbulkan bahaya kecelakaan, seperti pembuatan SPBU, lintasan transportasi bahan berbahaya, pembangunan pabrik industry bahan berbahaya atau pengolahan limbah bahan berbahaya, pembangunan kawasan dengan menggunakan alat berat dsb. Keluaran dari RSIA adalah potential risk dan hazard jika pengembangan dan pembangunan dilaksanakan serta apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko dimaksud dan rencana penanganan keadaan darurat jika terjadi kecelakaan (Emergency Response Plan/ERP).

Selanjutnya kita mengenal istilah penanganan daerah rawan kecelakaan (Black Spot Management/BSM). Pada dasarnya BSM ini hampir mirip dengan RSI namun lebih detail, bahkan mendekati prosedur kerja proses investigasi kecelakaan transportasi. BSM dilakukan berdasarkan analisa awal karena seringnya suatu lokasi tertentu terjadi kecelakaan lalu lintas. Biasanya Pembina Jalan akan melakukan perangkingan jalan terburuk dengan menggunakan berbagai metode seperti EAN (Equivalent Accident Number) dsb. Keluaran dari BSM adalah daftar hazard dan risk serta skema mitigasinya.

Terakhir adalah apa yang disebut dengan Laik Fungsi Jalan. Pekerjaan ini adalah untuk memastikan agar sebuah jalan memenuhi aspek administrasi (hukum) serta aspek teknis (keselamatan) pada saat dioperasikan. Jadi disini pekerjaan laik fungsi jalan dapat dikatakan mirip dan sama dengan pekerjaan audit jalan tahap terakhir plus kajian aspek administrasinya seperti surat tanah, batas daerah pengawasan jalan, batas daerah milik jalan dan batas daerah manfaat jalan. Keluaran dari laik fungsi jalan adalah penetapan Pemerintah apakah jalan tersebut memenuhi kriteria laik jalan, laik bersyarat atau tidak laik dan ditutup untuk umum.

Nah, demikian kurang lebihnya mekanisme bagaimana upaya penjaminan infrastruktur jalan agar memenuhi kaidah “baik” sehingga penggunaannya dapat memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan bagi penggunanya. Saat ini Pemerintah terus berupaya untuk melaksanakan semua tahapan dan mekanisme tersebut, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas jalan, apapun penyebabnya senantiasa mengingatkan kepada Pembina Jalan terkait kewajiban-kewajiban ini. Karena jalan yang baik, akan dapat memberikan jaminan keselamatan kepada penggunanya.

Oleh : Ahmad Wildan

Editor : Sigit

Foto : TruckMagz

 



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix