Menhub & Menteri PUPR Kembali Dipercaya Presiden untuk Percepat Konektivitas Logistik

23 / 10 / 2019 - in News

Daftar menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, resmi diumumkan pada Selasa (22/Okt/2019). Setidaknya ada nama-nama lama dari Kabinet Indonesia Kerja di pemerintahan periode pertama Jokowi, yang dipertahankan sehubungan dengan pembangunan dan perbaikan logistik Indonesia.

Adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang dipercaya Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mendukung konektivitas transportasi yang terhubung dengan sektor pariwisata dan logistik.

“Bapak Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR. Tugasnya infrastruktur, kita tahu semuanya. Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. Kita harapkan nanti, Pak Basuki, Pak Budi Karya, bisa mempercepat konektivitas antara jalan-jalan yang sudah ada, airport, pelabuhan dengan industri, dengan pariwisata, dan dengan yang berkaitan dengan logistik,” kata Presiden.

Seusai dilantik kembali oleh Presiden, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Presiden telah memberikan perintah yang simple namun tidak mudah dalam mengerjakannya. “Presiden mengatakan, infrastruktur masih menjadi prioritas untuk dilanjutkan. Yang membedakan ke depan, kita akan lebih fokus membuat prioritas di mana saja yang harus dibangun, di mana saja yang harus di-care,” kata Menhub Budi.

“Kita bersyukur masih diberikan kepercayaan oleh Presiden karena team work yang solid dari Kementerian PUPR,” kata Menteri Basuki. Ia menambahkan, dalam pembangunan infrastruktur jalan, Presiden meminta agar dihubungkan dengan kawasan-kawasan strategis, seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan industri. Sehingga akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Menhub menjelaskan, untuk satu tahun ke depan akan fokus membangun konektivitas transportasi guna mengembangkan lima Destinasi Wisata Super prioritas untuk mewujudkan ‘Bali Baru’ di Indonesia, yaitu Mandalika, Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur dan Manado (Likupang).

“Untuk itu perlu dibangun berbagai infrastruktur dan fasilitas transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan aksesibilitas. Tugas yang diberikan presiden itu ketat, kalau sekarang diukur kegiatan itu akan memberikan dampak yang baik atau tidak bagi masyarakat jadi semua harus terukur,” jelas Budi Karya.

Kementerian Perhubungan juga fokus mewujudkan konektivitas transpotasi untuk mendukung logistik. Menhub mengatakan, akan mengintensifkan pelabuhan-pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok agar arus bongkar muat (troughput) peti kemas semakin meningkat. Tujuannya, kata Menhub, agar semakin besar kapal yang datang, sehingga semakin ekonomis. Diharapkan indeks logistik, angka ekspor dan devisa bisa meningkat, namun biayanya semakin ekonomis atau turun.

“Intinya Bapak Presiden meminta kami untuk memastikan apa yang kita bangun dan kembangkan itu bisa delivered atau dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Tentunya untuk mewujudkan itu, kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dengan berbagai mitra kerja dan melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi,” ujar Menhub.

Sementara itu, dalam menjalankan tugasnya, Menteri Basuki mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Saya minta Dirjen Bina Marga untuk menghubungkan jalan tol yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sampai exit dilanjutkan menuju kawasan strategis, seperti pelabuhan, industri atau wisata dengan menggunakan APBN,” ujar Menteri Basuki. Ia juga menyampaikan pesan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa tugas kementerian hanya membelanjakan APBN, namun harus dilakukan dengan benar.

“Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap kinerja perekonomian. Selain itu, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha,” urai Menteri Basuki.

 

Editor: Antonius
Foto: Dok. TruckMagz & KemenPUPR



Sponsors

 

 

AFFA-logisticsphotocontest 

logo-chinatrucks300 327pix