Kopi dan APD, Kini Bebas Ekspor di Permendag Baru

11 / 10 / 2021 - in Berita

Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Johni Martha menjelaskan Ada 118 peraturan mengenai kegiatan ekspor dan impor diharmonisasi untuk meningkatkan efisiensi dan memberi stimulus di perekonomian nasional.

“Kami meringkas 118 regulasi di bidang ekspor impor. tiga aturan pelarangan ekspor impor, 31 aturan mengenai pengaturan ekspor. 84 aturan mengenai pengaturan impor. Dari situ ], kami meringkas menjadi tiga Permendag ekspor impor, Permendag no 18 mengenai larangan ekspor impor, No 19 mengenai ekpor dan No. 20 mengenai impor,” kata Johni pada Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri Bidang Ekspor pada Jumat(8/10)

“Perubahan pada pemendag ekspor impor adalah tidak ada lagi rekomendasi untuk mengurus perizinan. Proses perizinan yang akan diajukan hanya berdasarkan neraca komoditas. Izin diberikan berdasar data yang tersedia atau jumlah yang akan diekspor setiap tahun,” tegas Johni.

Kedua, semua proses perizinan hanya dilakukan secara online . “Terakhir, penerapan fiktif positif. Apa itu? Jadi setelah permohonan masuk yang dinyatakan lengkap persyaratannya . 5 hari wajib terbit atau selesai. Ini yang memastikan pelayanan kita harus standar,” tambahnya.

Perihal barang yang diperbolehkan ekspor ada perubahan. “Barang yang dilarang ekspor adalah tanaman porang, beberapa dilarang dan diatur dengan kriteria tertentu. Misalnya benih. Ini tidak boleh. Intinya boleh ekspor kalau sudah menjadi produk olahan. Lalu ada, produk tambang diperbolehkan berupa konsentrat, lumpur anoda dan bauksit dan produk timah dengan kriteria tertentu. Terakhir yang dilarang adalah sisa dan scrap logam yang berasal dari luar pulau Batam, “ kata Johni.

“Pada Permendag lama ada barang-barang yang tadinya diatur sekarang bebas ekspor misalnya kopi dan APD. Ada yang bebas menjadi diatur, misalnya sarang burung wallet dan perkusor non farmasi. Ada yang sebelumnya dilarang sekarang menjadi diatur, misalnya gaharu buaya dan akarlaka. Kami tegaskan agar pelaku bisnis mencermati perubahan aturannya. Perlu diperhatikan HS code di lampirannya, ini yang berat, karena tidak hanya sekedar membaca,” terang Johni.

Editor : Sigit



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix