Ketersediaan Infrastruktur Dongkrak Daya Saing Indonesia

01 / 06 / 2019 - in News

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam periode 2015-2019. Selesainya sejumlah proyek infrastruktur telah dirasakan dampaknya, salah satunya turut berkontribusi dalam peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan rilis peringkat daya saing 2019 yang dikeluarkan oleh lembaga riset yang berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center, daya saing Indonesia tahun 2019 naik signifikan ke peringkat 32 dari sebelumnya di peringkat 43 pada tahun 2018. Empat indikator besar yang diukur, yaitu kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Kenaikan peringkat daya saing Indonesia menjadi yang terbesar di regional Asia Pasifik. Dalam rilis tersebut, peningkatan daya saing disebabkan efisiensi di sektor pemerintahan, termasuk kemajuan dalam ketersediaan infrastruktur dan iklim bisnis.

“Meskipun demikian masih di bawah Malaysia (peringkat 22) dan Thailand (peringkat 25). Apabila stok infrastruktur kita stagnan maka daya tarik investasi kita akan kalah dibandingkan negara tetangga,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Menteri Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur yang menjadi pilihan logis dan strategis semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Terlebih Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada penundaan dan penghentian pembangunan serta pemeliharan infrastruktur.

Sejak tahun 2015, kata Menteri Basuki, pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun demikian dampak kebijakan pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat dirasakan dalam jangka pendek. “Untuk itu kita banyak membangun infrastruktur di Papua, Papua Barat, NTT dan kawasan perbatasan,” ujarnya.

Menurut Menteri PUPR, daya saing yang baik diperlukan guna menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan produksi nasional dan membuka lapangan kerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran.

“Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk Indonesia sulit bersaing. Rendahnya konektivitas yang mengakibatkan biaya logistik kita lebih mahal daripada Malaysia, Singapura atau bahkan Filipina,” katanya.

Terkait pembangunan infrastruktur dalam rangka membangun konektivitas, menurut Menteri Basuki, dilakukan secara sinergi multimoda. Ia mencontohkan Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara, maka Kementerian PUPR akan menyediakan akses jalan bebas hambatannya.

Tantangan terbesar untuk membangun infrastruktur secara masif, kata Basuki, adalah terkait pembiayaan meskipun anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR cukup besar dengan rata-rata di atas Rp 100 triliun, namun belum memenuhi kebutuhan.

Selama periode 2015-2019, total anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 548,4 triliun. Anggaran tahun 2015 sebesar Rp 119,6 triliun, tahun 2016 Rp 98,1 triliun, tahun 2017 Rp 106,3 triliun, tahun 2018 Rp 113,7 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun.

Berangkat dari kalkulasi anggaran tersebut, Menteri Basuki menjelaskan bahwa untuk infrastruktur yang pembiayaannya dapat melibatkan masyarakat, seperti jalan tol, maka biaya pembangunannya melalui investasi badan usaha.

“Dengan demikian anggaran infrastruktur yang ada dioptimalkan untuk pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil maupun infrastruktur kerakyatan, seperti air minum, sanitasi, jembatan gantung, dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin diperluas cakupan layanannya,” urainya.

 

Editor: Antonius
Foto: KemenPUPR



Related Articles

Sponsors

AFFA-logisticsphotocontest 

Capture 

web-banner-327x300 truck

logo-chinatrucks300 327pix