Kemenhub, PUPR, Korlantas Polri Lakukan MoU Penyelesaian ODOL di Jalan Tol

14 / 11 / 2019 - in News

Upaya penertiban kendaraan over dimension dan over load (ODOL) yang melintas di jalan tol terus diakselerasi, dalam rangka mewujudkan kebijakan Zero ODOL yang ditargetkan berlaku pada 2021 mendatang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan berkendara kepada seluruh pengguna jalan tol.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi pernah mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan kerja sama antar-instansi berwenang dalam memerangi ODOL di jalan tol. “Terkait penyelesaian masalah kendaraan ODOL ini, kami akan melakukan MoU dalam waktu dekat dengan pihak BPJT dan pihak kepolisian,” kata Budi Setiyadi beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti statement dari Kemenhub tersebut, pada Selasa (12 November 2019) telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Pelaksanaan Pengamanan, Pelayanan Bersama, Penegakan Hukum dan Pertukaran Informasi di Jalan Tol. MoU ini dilakukan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto; Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit; Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi; Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Pol Refdi Andri; dan Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) yang diwakilkan oleh Sekjen ATI, Kris Ade Sudiono.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan, saat ini permasalahan ODOL bukan hanya terjadi di jalan tol namun juga banyak ditemukan di jalan-jalan nasional, dan berdampak buruk pada lingkungan yang sering dilintasi kendaraan ODOL khususnya lingkungan masyarakat yang terhubung dengan kawasan industri.

“Semua penyedia dan pengguna termasuk pemilik jasa distribusi transportasi kendaraan truk sama-sama memiliki dan menggunakan moda jalan tol, namun harus tetap diperhatikan beban muatannya agar tidak terjadi over dimension dan over load kendaraan. Karena kita semua seluruh pengendara jalan tol harus dapat menikmati kebersamaan agar tetap nyaman berkendara di jalan tol dan tidak merugikan pengendara lain. Harapannya, pada 2020, ruang gerak kendaraan truk yang terdampak ODOL akan semakin sempit dengan larangan pelintasan di jalan tol dan beberapa dermaga penyeberangan,” kata Sugiyartanto.

Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesi (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran ODOL di jalan tol. “Pengguna jalan tol sudah membayar, mestinya harus mendapat jaminan keselamatan dari operator jalan tol. Polisi punya kewenangan untuk meneggakkan aturan di jalan raya. Di beberapa ruas jalan, masih terjadi perlawanan dari pengemudi terhadap aparat penegak hukum. Secara kasat mata, hingga kini kendaraan muatan lebih itu masih berseliweran di jalan umum. Polisi harus lebih agresif lagi menindak, sehingga korban kekonyolan muatan lebih tidak makin bertambah,” kata Djoko.

Sementara itu, Kepala BPJT, Danang Parikesit mengatakan, penyelesaian masalah ODOL di jalan tol akan lebih efektif jika  pengawasan dan penindakannya melibatkan banyak pihak. “Ke depan akan diterapkan sistem penindakan elektronik yang juga dikembangkan. Sehingga semua proses pemberantasan ODOL akan terintegrasi, termasuk penindakan secara elektronik. Sistem yang dibuat dapat dimulai dari hulu melalui registrasi kendaraan, kemudian di hilir akan diterapkan penindakan elektronik di jalan tol. Sistem inilah yang harus kita bangun bersama-sama. Sehingga bisa menjadi sinergi yang cukup maksimal melalui kerja sama dari para pemangku kepentingan, antara BPJT Kementerian PUPR dengan stakeholder terkait dalam membebaskan jalan tol dari kendaraan ODOL,” urai Danang.

Budi Setiyadi menambahkan bahwa praktik ODOL  selama ini menjadi salah satu penyebab tingkat fatalitas yang tinggi di jalan tol, karena sudah banyak kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh truk dengan beban yang berlebihan. “Kementerian Perhubungan telah menerapkan pemasangan jembatan timbang di dermaga Merak dan Bakauheni sebagai langkah konkret penanganan truk bermuatan besar. Selain itu juga terpasang 80 jembatan timbang lain dan tersebar di sejumlah titik di Indonesia. Kami optimis, dengan adanya nota kesepahaman ini, tahun 2020 mendatang, penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk harus bebas ODOL,” tambah Budi.

Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Refdi Andri mengatakan, truk bermuatan lebih atau truk ODOL bukan hanya menjadi suatu kekhawatiran, namun juga sebagai suatu ancaman khususnya dalam pelaksanaan kemanan berkendara di jalan tol. Ia menyatakan bahwa pihaknya berupaya mengerahkan para personel Patroli Jalan Raya (PJR) di jalan tol, agar bisa melakukan tugasnya dari sisi penanganan kendaraan ODOL. “Peningkatan kualitas SDM melalui para personel PJR merupakan hal yang sangat penting dalam memberantas kendaraan bermuatan lebih. Kita harapkan seluruhnya dapat mengatasi masalah di jalan-jalan tol dalam rangka pengawasan ketat terhadap masalah ODOL,” ujar Refdi.

Sekjen ATI Kris Ade Sudiono juga menyatakan bahwa nota kesepahaman ini menjadi momen penting dan bukti nyata, dalam berkomitmen untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman berkendara di Jalan Tol. “ATI melihat pentingnya para regulator untuk terus menciptakan jalan tol yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Sehingga hal ini menjadi semangat baru kami para regulator jalan tol, dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol,” ujar Kris Ade.

Pemerhati Kebijakan Publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio menyebut jika masterplan yang telah disusun Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub sudah mendetail. Namun menurutnya, pakta integritas atau nota kesepahaman dalam penyelesaian ODOL akan kembali menjadi wacana, jika tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan khususnya terkait bisnis angkutan barang.

“Jadi untuk masalah ODOL ini mau tidak mau si transporternya, si pemilik barang, pihak APM (Agen Pemegang Merek), Kementerian Perindustrian yang berkaitan dengan produk dari APM, semuanya harus ikut serta karena ini bicara urusan negara. Kalau pun ada diskresi-diskresi itu urusan belakangan. Terpenting harus dijalankan, kalau tidak dijalankan ya hanya sekadar tulisan saja. Termasuk penindakan hukumnya juga, karena kalau tidak ditindak secara hukum yang tegas tidak akan jera,” kata Agus.

 

Editor: Antonius
Foto: Istimewa

 

 



Related Articles

Sponsors

 

 

AFFA-logisticsphotocontest 

logo-chinatrucks300 327pix