Kemenhub dan Pengusaha Truk Sepakat Larangan Odol

03 / 07 / 2018 - in News

Larangan Odol

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani perjanjian larangan truk over dimensi dan over load (Odol). Dipimpin langsung Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, penandatanganan dilakukan bersama Kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kejaksaan Agung dan Mahkmah Agung.

Perjanjian larangan Odol juga ditandatangani oleh perwakilan agen pemegang merek truk dan asosiasi pelaku usaha transportasi logistik seperti Gaikindo, Aptrindo, Organda, dan Askarindo.

Selama seminggu ke depan, Kemenhub akan gencar mensosialisasikan larangan truk muatan berlebih atau over load dan over dimensi. Terutama larangan over dimensi yang dinilai masih belum banyak diketahui oleh pemilik truk dan produsen karoseri. Diketahui over dimensi merupakan desain karoseri truk yang secara spesifikasi dimensi melanggar aturan.

“Ini bukan aturan baru dan kita lakukan penegakkan hukum. Hari ini kita lakukan launching kesepakatan bersama Polri, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menegakkan aturan yang sudah ada,” Budi Karya Sumadi di kantor Kemenhub, Selasa (3/Juli/2018).

Catatan Kemenhub, hampir 90 persen truk yang melintas di jalan tol melakukan pelanggaran muatan berlebih dan over dimensi. Diperkirakan negara mengalami kerugian Rp 43 triliun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat pelanggaran tersebut.

Sebagai langkah pencegahan praktik Odol di jalan tol, menurut Budi, tahun depan Kemenhub akan menyiapkan 92 jembatan timbang dan tahun ini bakal dioperasikan 43 jembatan timbang di beberapa pintu tol.

 

Teks: Abdul
Editor: Antonius
Foto: Abdul



Related Articles

Sponsors

KI-2018-Web-Banner-320x327 (TruckMagz)

327-x-300 (1)

1cemat-banner300-80-cn 

327p-x-300p

logo-chinatrucks300 327pix

FA-CVL-Digital-Banner-300x327-pixel