Kemenhub Bahas Aturan Pembatasan Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Libur Nataru

19 / 11 / 2020 - in Berita

Kementerian Perhubungan menyiapkan skema pembatasan aktivitas angkutan barang sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas pada libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020.  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyampaikan arahanya yang mengacu pada rancangan peraturan menteri (RPM) pembatasan angkutan barang selama masa Nataru 2020.

“Jika libur panjang tetap berlangsung, kami akan lakukan pembatasan. Jika memang kebijakan pemerintah terkait libur panjang cuti bersama ini tidak jadi, kami akan tetap menunggu keputusan pemerintah. Untuk pembatasan kendaraan barang mungkin juga tidak kami lakukan, “ buka Dirjen Budi dalam rapat koordinasi pembahasan aturan operasional kendaraan angkutan barang di libur Nataru 2020 pada Rabu (18/11) via daring.

Vaksin Covid-19 disebut sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pembatasan kendaraan angkutan barang tahun ini. “Jika vaksin sudah diberikan kepada masyarakat, kami juga harus sudah bersiap jauh hari terkait pembatasan angkutan barang ini. Maaf sebelumnya, karena saya mendengar ada asosiasi masih keberatan dengan pembatasan ini. Keberatan itu cukup masuk akal karena sebetulnya sekarang pun masih ada pembatasan pemerintah terkait perjalanan. Maksudnya meskipun libur disarankan tetap di rumah saja, tidak perlu melakukan perjalanan,” tambahnya.

“Sampai sekarang aturan untuk tidak libur juga belum turun. Artinya jika pemerintah ada libur panjang, himbaunnya masih sama yakni jika tidak perlu, tidak melakukan perjalanan. Tapi apakah mungkin kita bisa menjamin masyarakat tidak melakukan perjalanan. Jika itu terjadi kami bersiap dengan peraturan mengenai pembatasan kendaraan angkutan barang. Sekarang kami masih menerima masukan, jika libur panjang apakah yang dibatasi ini hanya dari Jakarta sampai Cikampek lalu Cipali, termasuk Jakarta sampai dengan Merak? Atau di beberapa jalan tol dan jalan nasional yang lain?, kata Dirjen Budi.

“Apapun putusannya, jika kami lakukan manajemen ya tentu kami akan prioritaskan untuk penggunaan kendaraan pribadi. Sebetulnya mari kita luruskan dulu, pembatasan barang ini berbeda dengan pelarangan. Sebenarnya di tanggal dan jam itu tidak ada pelarangan, hanya pembatasan di jam tertentu saja. Artinya membatasi kendaraan angkutan barang tidak menggunakan ruas jalan tertentu dan memberikan alternatif lain. Karena pemerintah juga dalam memutuskan memerlukan pertimbangan kelancaran lalu lintas,” tambahnya.

“Mengenai aturan teknis kendaraan, jika dulu kendaraan dengan sumbu 3 keatas masuk dalam pembatasan, tapi sekarang sumbu 2 juga yang kelebihan muatannya cukup banyak. Kendaraan akhirnya tidak mencapai kecepatan maksimal sehingga perlu juga dilakukan pembatasan. Saat ini kita masih punya waktu, jadi kita sudah mulai memikirkan risiko yang terburuk yaitu ada libur panjang sehingga aspek regulasi kami siapkan jauh-jauh hari,” terang Dirjen Budi.

“Kami juga masih membuka pintu yang seluas-luasnya untuk masukan mengenai waktu pemberlakuan pembatasan. Kepada rekan-rekan operator kondisi ini memang tidak selalu menyenangkan karena pembatasan yang ada kesannya kok mendorong untuk masyarakat melakukan perjalanan. Karena memang seperti itu keadaaanya, kecuali seperti lebaran kemarin dan pelarangan sekalian, sehingga perjalanan bisa kami kurangi. Kalau tidak ada ya berat juga, saya selalu sampaikan jika memang tidak perlu, ya di rumah saja tidak perlu melakukan perjalanan,” pungkas Dirjen Budi.

Editor : Sigit

Foto : Gio



Sponsors

 

 

logo-chinatrucks300 327pix