Keluhan Pengusaha Angkutan Barang Soal Penyekatan PPKM Darurat

06 / 07 / 2021 - in Berita

PPKM Darurat yang telah berlaku di Jawa & Bali sejak 3 Juli dan akan berakhir pada 20 Juli 202. Hal ini sepertinya telah menuai berbagai kontroversi, khususnya dalam hal penerapan kebijakan.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menerbitkan SE Nomer 43 tahun 2021 yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi COVID-19.

Namun dalam penerapan SE tersebut di lapangan tidaklah semulus yang dibayangkan, bahkan telah muncul berbagai protes dari masyarakat, terutama para pelaku usaha di bidang logistik.

Ketua Aptrindo Jateng & DIY Chandra Budiwan turut menyuarakan pendapatnya. “Saya tidak anti dengan penyekatan, namun upaya penyekatan dengan pengalihan arus terhadap kendaraan angkutan barang ke jalan tol seperti yang terjadi di kota-kota sepanjang jalur Pantura yang tidak mempunyai jalun lingkar atau jalur khusus truk, sebaiknya tidak dilakukan secara ekstrim. Hal tersebut perlu dilihat dulu urgensinya, tidak bisa main pukul rata saja,” tegasnya.

“Perihal pengalihan kendaraan angkutan barang ke jalan tol itu kan tidak pernah dibicarakan sebelumnya, tentu saja hal itu membuat kebingungan para pengemudi, karena mereka mengalami kesulitan melakukan bongkar dan muat jika gudangnya berada didalam kota. Selain itu, yang tadinya pengemudi berhitung tidak harus keluar biaya untuk lewat jalan tol, sekarang tiba-tiba harus ada biaya yang tentu saja memberatkan semua pihak di saat pandemi seperti sekarang,” Chandra menjelaskan.

Chandra menambahkan, bahwa selain itu para pengemudi masih dibebani lagi dengan adanya kewajiban melakukan test PCR yang hasilnya berlaku 2 x 24 jam dan test rapid antigen yang hasilnya berlaku 1 x 24 jam saja.

“Berapa sih uang hasil pengemudi dalam satu ritase ? Bagaimana jika masih harus dibebani lagi dengan biaya tol dan test bebas COVID segala ?,” tegas Chandra.

“Pengemudi sih mau-mau saja di test COVID tiap 2 hari sekali asal digratiskan, pengusaha juga mau-mau saja disuruh lewat tol trans Jawa dari awal sampai akhir perjalanan, asal tarifnya disamakan dengan golongan 1 selama PPKM darurat saja. Sebagai pengusaha saya lebih suka win-win solution daripada harus berdebat kusir,” Chandra mengakhiri.

Editor : Sigit

Foto : TruckMagz



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix