Jakarta Kembali Terapkan PSBB, Pengendalian Transportasi Tetap Mengacu Permenhub 41/2020

13 / 09 / 2020 - in Berita

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin (14/9), seperti yang berlaku pada awal terjadinya pandemi Covid-19 beberapa bulan lalu sesuai Peraturan Gubernur No.88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pengendalian transportasi yang diberlakukan di wilayah DKI tetap sesuai dengan Permenhub 41 Tahun 2020 beserta aturan turunannya.

“Berdasarkan hasil koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI yang telah berlangsung selama beberapa hari, pengendalian transportasi yang dilakukan tetap mengacu pada Permenhub 41 Tahun 2020 dan aturan turunannya, yaitu Surat Edaran Menhub yang telah diterbitkan pada 8 Juni 2020 lalu,” kata Adita Irawati, Juru Bicara Kemenhub, Sabtu (12/9).

Selain itu, tidak ada penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) seperti yang diberlakukan pada masa PSBB sebelum masa transisi. Adapun persyaratan penumpang antarkota akan tetap mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas No.9 Tahun 2020, di mana syarat rapid test (hasil non reaktif) atau tes PCR (hasil negatif) juga masih akan diberlakukan.

Adita mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan para operator transportasi agar terus melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat mulai dari keberangkatan, saat perjalanan, sampai di area kedatangan.

Menurutnya, para operator prasarana dan sarana harus memastikan semua protokol yang telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan No.11 (transportasi darat), No.12 (transportasi laut), No.13 (transportasi udara), dan No.14 (transportasi Kereta Api) terlaksana sesuai ketentuan.

Penumpang maupun petugas wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Sedangkan operator wajib memastikan pembatasan kapasitas maksimal penumpang, menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan pada sarana dan prasaran transportasi secara berkala untuk mencegah penularan Covid-19 di area transportasi publik.

“Sesuai dengan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, pembatasan jam operasional dan pembatasan kapasitas maksimal penumpang hingga 50 persen masih diterapkan di moda transportasi publik perkotaan seperti di Trans Jakarta, MRT, LRT, KRL Jabodetabek, Taksi dan Angkot. Hal ini juga sejalan dengan yang diatur di surat edaran nomor 11 dan nomor 14 tahun 2020. Sedangkan ketentuan untuk transportasi antarkota di semua sektor (udara, laut, darat dan kereta api) juga masih sama, tidak mengalami perubahan,” ujar Adita menjelaskan.

Sementara untuk penerapan kebijakan ganjil-genap bagi mobil pribadi maupun kendaraan angkutan barang juga ditiadakan, dengan tetap menerapkan pembatasan kapasitas dua orang per baris kecuali berasal dari satu domisili yang sama untuk mobil pribadi. Sedangkan untuk sepeda motor baik itu yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun ojek (termasuk berbasis aplikasi) tetap diperbolehkan membawa penumpang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Kami mengimbau kepada masyarakat khususnya pengguna transportasi umum untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dengan kedisiplinan ini kita akan melindungi diri sendiri maupun penumpang lain di sarana dan prasarana transportasi, yang pada akhirnya akan membantu memutus mata rantai penularan Covid 19,” ujar Adita.

 

Editor: Antonius
Ilustrasi: Anton



Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix