IPKBI Bantah Tudingan YLKI terkait Uji KIR Formalitas

28 / 12 / 2019 - in News

Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) membantah pernyataan Tulus Abadi, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa proses uji KIR angkutan umum yang selama ini berlangsung hanya bersifat formalitas. IPKBI meminta YLKI dalam memberi pendapat harus disertai bukti dan berdasarkan kajian lapangan, bukan sekadar dugaan semata.

Biro Hukum IPKBI, Eddy Suzendi mengatakan, YLKI perlu memahami bahwa apabila terjadi insiden kecelakaan tidak bisa langsung menghakimi bahwa terjadi penyimpangan pada proses Uji KIR di Dinas Perhubungan daerah. Terlebih saat ini Kementerian Perhubungan telah mewacanakan penerapan Smart Card pengganti buku KIR sebagai upaya pembenahan dan pengawasan lebih baik.

“Pengujian kendaraan bermotor memiliki serangkaian pemeriksaan agar terhindar dari kekurangan teknis saat dioperasikan. Definisi laik jalan sendiri adalah persyaratan minimum dari suatu kendaraan yang harus dipenuhi. Jadi kendaraan yang Uji KIR itu persyaratan minimum,” kata Eddy.

Sementara itu, untuk mengoptimalkan kendaraan laik jalan, kata Eddy, tanggung jawabnya ada di pemilik kendaraan atau perusahaan angkutan. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan. Contoh, di dalam surat keputusan tersebut ketentuan ketebalan alur ban 1 milimeter dinyatakan masih laik jalan dengan jangka waktu 6 bulan.Tentunya dengan pra syarat ban tersebut digunakan sesuai batas muatan kendaraan yang diatur, tidak over muatan.

“Jadi saya tekankan YLKI jangan asal bicara, harus bicara secara akademis dengan bukti-bukti mendasar. Kita mesti lihat banyak aspek bagaimana kondisi ekonomi, daya beli masyarakat. Dan bagaimana perusahaan angkutan memberikan pelayanan dan memperlakukan pengemudinya sudah baik belum?” ucapnya.

Eddy menambahkan, seharusnya YLKI cukup membahas bagaimana pelayanan perusahaan angkutan bukan beragumen pada ranah teknis Uji KIR yang tidak diketahui betul. YLKI semestinya mengkaji pelayanan angkutan masyarakat lewat pangawasan Peraturan Menteri Perhubungan No.85 tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Seperti diketahui, sebelumnya YLKI menyoroti kecelakaan bus Sriwijaya di Pagar Alam, Sumatera Selatan yang menewaskan sekitar 31 penumpang. Pandangan YLKI peristiwa itu terjadi akibat praktik Uji KIR yang tidak sesuai prosedur dan dianggap hanya bersifat formalitas. Pihaknya menduga ada praktik penyalahgunaan wewenang oleh oknum Dinas Perhubungan daerah dengan PO bus.

 

Teks: Abdul
Editor: Antonius
Foto: Dok. TruckMagz



Sponsors

 

 

AFFA-logisticsphotocontest 

logo-chinatrucks300 327pix