ILC: Pembatasan Subsidi BBM Tidak Sejalan Perintah Presiden

20 / 09 / 2019 - in Berita

Indonesian Logistics Community (ILC) menilai pembatasan dan larangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar tidak mendukung tumbuhnya sektor logistik. Sebab kebijakan ini akan memicu kenaikan biaya logistik dan berpengaruh pada kegiatan ekspor-impor. Terlebih bisa berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga beban ekonomi masyarakat bertambah.

“Surat edaran yang dikeluarkan BPH Migas tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014, diperbarui dengan Nomor 43 tahun 2018. Pada Peraturan Tersebut dinyatakan bahwa penggunaan solar ditujukan kepada angkutan umum untuk barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning. Termasuk berwarna hitam kecuali angkutan perkebunan dan pertambangan,” kata Teguh Siswanto, Ketua Umum ILC.

Menurutnya, pemerintah cukup melakukan pengawasan secara ketat dalam hal distribusi, pengelolaan dan penggunaannya agar tepat sasaran. Kemudian, Badan Pengahtur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas perlu melakukan evaluasi, kemudian melakukan tindakan konkret yang proposional.

Sebelumnya, pada 29 Agustus 2019 lalu, BPH Migas mengeluarkan Surat Edaran No. 3865 E/Ka BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu. Di dalamnya berisi meminta PT Pertamina melakukan pengaturan pembelian jenis BBM sola kepada beberapa jenis kendaraan. Salah satunya mobil tangki BBM, CPO, dump truck, truck trailer, truk gandeng dan truk pengaduk semen.

 

Teks: Abdul
Editor: Antonius
Foto: BPH Migas



Related Articles

Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix