Dilema Penindakan ODOL : Jalan Terus Atau Sekian Saja

21 / 11 / 2020 - in Berita

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menganggap operasi menuju Zero Over Dimension & Over Loading (ODOL) pada tahun 2023 dengan melakukan penindakan terhadap truk-truk berupa transfer muatan dan tilang yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam dua bulan terakhir secara serempak di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di seluruh Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

“Tanpa mengecilkan upaya yang telah ditempuh oleh direktorat jenderal perhubungan darat Kementerian Perhubungan RI selama ini, namun hasilnya atau dampaknya masih jauh dari harapan, karena penindakan terhadap ODOL ini masih kurang rapat dan merata di seluruh pelosok Indonesia,” buka Chandra Budiwan Ketua Aptrindo Jateng & DIY.

Lebih lanjut Chandra menjelaskan banyaknya kelemahan dalam operasi penindakan ODOL tersebut, dikarenakan metode pengawasannya yang masih berjalan secara manual.  Tidak bisa meniadakan faktor persaingan usaha tak sehat yang menyebabkan utama dari ODOL.

Persoalan odol akan selesai bila penegakan Odol memakai hukum responsif. Bukan hukum represif. Karena memakai hukum yg responsif akan mengikat pemerintah, pengusaha truk dan pemilik barang. Sedangkan kalau memakai hukum represif maka hanya mengikat pemerintah dan pengusaha truk saja.

Chandra menegaskan,”Jika Kemenhub hanya melakukan penindakan terhadap truk-truk di jalanan saja tanpa mau menjangkau pemilik barangnya sebagai sumber permasalahan, saya khawatir operasi penindakan terhadap ODOL ini akan sia-sia tidak membuahkan hasil, karena pemilik barang memegang peran penting di awal terjadinya praktek ODOL,” katanya.

Editor : Sigit

Foto : TruckMagz



Sponsors

 

 

logo-chinatrucks300 327pix