Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Perhubungan menyesuaikan pagu indikatif 2023 dengan prioritas pembangunan nasional. Komisi V dapat memahami pemanfaatan dan alokasi pagu indikatif tahun 2023 yang dialokasikan kepada Kemenhub.
Secara spesifik, Lasarus meminta Kemenhub agar menggunakan pagu tersebut dengan prioritas pembangunan nasional. “Kami minta Kemenhub untuk menyesuaikan pagu indikatif dengan program pembangunan yang berskala nasional dan juga yang menjadi aspirasi daerah,” jelas Lasarus pada Rapat Komisi V DPR RI, Selasa (7/6).
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Bappenas tanggal 18 April 2022 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2023, Pagu Indikatif Tahun 2023 Kemenhub dari sumber pendanaannya meliputi rupiah murni Rp 18,23 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 3,55 triliun. Badan Layanan Umum (BLU) Rp 1,48 triliun, Pinjaman Luar Negeri Rp958 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 8,78 triliun.
Dari total pagu indikatif 2023 sebesar Rp 33,02 triliun, telah dilakukan rekomposisi alokasi anggaran dan SBSN per unit Eselon I di lingkungan Kemenhub yakni Sekretariat Jenderal Rp541 miliar; Inspektorat Jenderal, sebesar Rp 96 miliar; Ditjen Perhubungan Darat Rp 5,15 triliun;
Ditjen Perhubungan Laut Rp 8,86 triliun; Ditjen Perhubungan Udara Rp. 7 triliun; Ditjen Perkeretaapian Rp7,27 triliun; Badan Kebijakan Transportasi Rp160 miliar; Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp3,66 triliun; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 259 miliar.
Data 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan gap yang cukup besar antara pagu kebutuhan dengan alokasi yang diberikan kepada Kemenhub. Pada tahun 2023, pagu kebutuhan Kemenhub sebesar Rp. 73,8 triliun, sementara pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp. 33,02 triliun atau terdapat selisih/gap sebesar Rp. 40,78 triliun.
“Selisih ini harus dikreasikan dari pendanaan kreatif (non APBN). Beberapa pendekatan yang melibatkan pihak swasta telah kami lakukan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan dan bandara,” kata Menhub Budi Karya Sumadi.
“Peran swasta baik nasional maupun internasional dalam pembangunan infrastruktur transportasi makin baik. Upaya membuka peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara telah dilakukan seperti dengan Jepang, Korea, dan sejumlah negara di Eropa. Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis,” ujar Menhub.
Saat ini pemerintah tengah membangun pelabuhan di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Pembangunan Pelabuhan New Palembang ini adalah pelabuhan pertama di Indonesia yang dibangun oleh pihak swasta.
“Beberapa highlight dari kegiatan 2023. Satu adalah pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif. Kita akan menyelesaikan Makassar dan Pare-Pare. Insyaallah mulai Oktober mulai beroperasi. Pembangunan Tanjung Carat. Nah ini pelabuhan yang kita kerja sama dengan BUMD dan swasta. Karena kita tidak ada alokasi APBN,” terangnya.
Editor : Sigit
Foto : DPR RI
