Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) adalah suatu sistem dimana didalamnya ada brainware (SDM), hardware (kendaraan, pool dsb) serta software (SOP, regulasi, standar dsb). Jadi SMK itu bukan sebuah dokumen, bukan sebuah buku, bukan sebuah form yang harus diisi dan disampaikan kepada Pemerintah untuk dapat sertifikat,” jelas Ahmad Wildan, Semior Investigator KNKT pada Kulgram Truckmagz Jumat(31/12).
SMK di dalam perusahaan angkutan umum fungsinya untuk mengelola manajemen resiko sehingga perusahaan mengetahui apa saja risiko pada proses bisnis serta tahu apa yang harus dilakukan agar resiko tersebut tidak merugikan orang lain maupun perusahaan.
Wildan melanjutkan, risiko yang ada dalam suatu bisnis angkutan darat baik angkutan orang atau barang. “Pertama adalah kesiapan awak, sebagian besar kecelakaan di jalan disebabkan karena hal ini. Kedua, kelaikan armada, karena banyak kecelakaan yang disebabkan oleh armada yang tidak laik jalan. Ketiga, tata cara pemuatan, ditemukan juga penyebab kecelakaan dan fatalitasnya. Keempat, hazard pada lintasan, beberapa kecelakaan seperti kecelakaan bus pariwisata, kecelakaan di FO Kretek, Kertek Wonosobo dll disebabkan karena pengemudinya tidak paham dengan lintasannya. Kelima, penanganan keadaan darurat, dimana sering kita dapati pengemudi atau perusahaan tidak memahami apa yang harus dikerjakan ketika terlibat dalam suatu kecelakaan sehingga pada akhirnya dampaknya menjadi semakin luas,” katanya.
Pemerintah kemudian memberi arahan dalam penyusunan SMK yaitu 10 elemen komitmen dan Kebijakan, pengorganisasian, manajemen bahaya dan risiko, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, dokumentasi dan data, peningkatan kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat, pelaporan kecelakaan internal, monitoring dan evaluasi dan pengukuran kinerja.
“Jadi, sekali lagi pada saat menyusun SMK fokuslah pada ke lina resiko pada proses bisnisnya, gunakan 10 elemen SMK sebagai pedoman untuk memastikan kelima resiko tersebut terkendali. Jadi bukan dengan cara menyusun dokumen yang isinya adalah : dokumen elemen 1, dokumen elemen 2, dokumen elemen 3 dan seterusnya, melainkan isinya adalah dokumen pemastian kelaikan armada, dokumen pemastian kesiapan awak, dokumen tata cara pemuatan, dokumen risk journey dan dokumen prosedur tanggap darurat. Setiap dokumen struktur penulisannya dengan menggunakan 10 elemen SMK. Itulah dokumen SMK sebenarnya dan hal itu akan memudahkan bagi Pemerintah maupun perusahaan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap pelaksanaan ke lima dokumen tersebut di lapangan,” tegas Wildan.
“Kita ingin menurunkan angka kecelakaan, tapi yang kita pelototi angka kecelakaannya, kita lupa bahwa definisi keselamatan adalah terhindarnya seseorang dari resiko terjadi kecelakaan. Artinya jika tidak ingin celaka, maka kendalikan risikonya. Jadi jika tidak ingin celaka, yaa cari tahu resikonya, kemudian kendalikan,”tambah Wildan.
“KNKT sangat menentang ada istilah lulus tidak lulus dalam pendaftaran SMK perusahaan di Kemenhub. Misalanya apakah pada sistem akreditasi perguruan tinggi ada istilah lulus tidak lulus? Tidak ada kan. Adanya adalah tersertifikat pada A, B atau C. Karena tujuannya adalah continually improvement, sama dgn SMK. SMK adalah continually improvement, perbaikan yang berkelanjutan dan tidak akan pernah ada selesainya. Karena kita berkejaran dengan hazard yang juga selalu tumbuh, pertumbuhan teknologi, pertumbuhan jumlah kendaraan, ekspansi wilayah dan itu juga pasti akan menumbuhkan hazard dan kita harus tetap kendalikan.” Ujar Wildan.
Satu satunya cara untuk menurunkan angka kecelakaan pada kendaraan umum dan kendaraan barang, adalah dengan memperbaiki SMK pada perusahaannya, hanya saja jangan sampai gagal paham dengan SMK, Jangan sampai disamakan dengan pendataan atau inventarisasi. SMK yaa membangun sistem dimana didalamnya ada unsur manusia, perangkat keras (kendaraan dan pool) serta perangkat lunak seperti SOP dan aturan,” pesan Wildan.
Editor : Sigit
Foto : truckmagz
