Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan masalah truk over dimensi dan overloading (ODOL) bukan hanya pada sektor transportasi saja, tetapi bagian dari masalah sosial ekonomi maka dari itu perlu komitmen bersama stakeholder seperti Kementerian Perhubungan, Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah hingga asosiasi pengusaha transportasi logistik.
Pada acara webinar Inspirato Sharing Session Jalan Bebas Odol, Demi Keselamatan, Selasa (8/3), Menhub Budi menyampaikan dampak dari truk Odol, mulai infrastruktur jalan cepat rusak hingga kecelakaan lalu lintas. “Dari data kementerian PUPR secara ekonomi setiap tahun negara dirugikan Rp 43 triliun, akibat harus memperbaiki jalan yang rusak karena truk odol,” kata Menhub Budi.
Resiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan truk odol sebagian besar angkutan barang atau 74 -93 persen melanggar ketentuan. Maka dari itu, untuk mewujudkan Zero ODOL, Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Kepolisian secara aktif melakukan sejumlah upaya antara lain pengawasan penegakan hukum truk ODOL dan melakukan suatu normalisasi kendaraan dan penindakan penyidikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi aplikasi jembatan timbang dan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) menjadi pilihan untuk mengantisipasi adanya truk ODOL.
Ketua Umum Kamselindo Kyatmaja Lookman menyebutkan permasalahan kendaraan ODOL terjadi akibat kompetisi bisnis perusahaan angkutan barang. “Perusahaan angkutan berusaha untuk berikan layanan kepada pengguna jasa, para pengguna jasa juga mengalami persaingan usaha. Kami juga sudah melakukan beberapa upaya seperti normalisasi kendaraan truk ODOL, menerapkan sistem manajemen keselamatan, hingga meningatkan kompetensi pengemudi. Ini adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
Kementerian Perhubungan terus melakukan sejumlah langkah seperti sosialiasasi dan edukasi ke pengemudi untuk meningkatkan keselamatan berkendara.
Editor : Sigit
Foto : truckmagz
