Rakornas Tol Laut yang diselenggarakan dari Selasa kemarin (23/8) hingga Rabu (24/8) mengangkat tema ‘Mewujudkan Tol Laut yang Efektif, Efisien dan Akuntabel untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi’. Rakornas ini diselenggarakan sebagai wadah pertemuan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama menyiapkan langkah-langkah perbaikan dalam pemanfaatan kapal Tol Laut sehingga pelaksanaannya di tahun 2023 lebih optimal.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut pada tahun 2022 mengalami perkembangan, dengan adanya penambahan trayek di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Saat ini, menurut Capt. Ginting, program tol laut melayani 33 trayek yang dilayani dengan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 130 pelabuhan. Adapun muatan berangkat terbanyak yang diangkut oleh Kapal Tol Laut di antaranya semen, beras, air mineral, dan minuman ringan. Sedangkan komoditi muatan balik terbanyak di antaranya adalah kayu, kopra, rumput laut, batang pohon kelapa, dan arang.
Capt. Ginting berharap, Program Tol Laut dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah dari pelabuhan pangkal sampai daerah T3P. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga hingga menjaga stabilitas harga jual barang yang diangkut oleh kapal Tol Laut di daerah T3P.
“Kita akan terus mengupayakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pembangunan infrastruktur guna mendorong geliat pertumbuhan perekonomian, meningkatkan investasi dan memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Capt. Ginting mengatakan perlu rencana pengembangan dan inovasi-inovasi dalam program Tol Laut. Terkait hal ini, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan konektivitas multimoda dalam mengakomodir pola perdagangan baru yang muncul dengan melibatkan Jembatan Udara dan subsidi Angkutan Darat sehingga masyarakat di wilayah pegunungan Papua dapat memesan bahan pokok dari Surabaya dan dapat diterima langsung di wilayah pegunungan Papua dengan biaya distribusi yang lebih murah.
Selain itu, saat ini Kementerian Perhubungan juga telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, salah satunya dengan membuat pola perdagangan baru dari wilayah pusat pangan baru (food estate) seperti Merauke ke wilayah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.
“Kita terus melakukan upaya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat salah satunya dengan layanan transportasi untuk angkutan barang di laut dengan rute yang tetap dan terjadwal sehingga kebutuhan masyarakat berupa barang pokok dan barang penting dapat tersedia dan terpenuhi dengan maksimal sebagai perwujudan dari Nawacita dengan harapan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Sedangkan untuk kelancaran pendistribusian logistik, menurut Capt. Ginting, diperlukan adanya optimalisasi kinerja kapal Tol Laut di pelabuhan dan pengawasan barang dari pelabuhan bongkar sampai dengan hinterland.
“Untuk itulah, telah diterbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan, sehingga kita semua mendapatkan amanat untuk mensukseskan program Tol Laut Barang sesuai dengan peran kita masing-masing,” jelasnya.
Adapun untuk pengawasan/ koordinasi pelaksanaan program Tol Laut dipimpin oleh Kemenko Marvest dan dibantu oleh Kementerian/Lembaga terkait, yang bekerja sama bahu-membahu meningkatkan ketersediaan muatan balik yang akan diangkut oleh kapal Tol Laut.
Lebih lanjut, Capt. Ginting menjelaskan, pada pelaksanaannya saat ini program Tol Laut juga telah didukung oleh aplikasi yang mempermudah pelaku usaha dalam melakukan proses pemesanan hingga pengiriman barang.
“Selain itu, kita juga melakukan kerjasama melalui aplikasi SITOLAUT dengan BRISTORE dengan sistem end to end user untuk memberikan kemudahan dan memperlancar distribusi dan sistem pembayaran ke masyarakat,” tutup Capt. Ginting.
Editor : Sigit
Foto : Ditjen Perhubla
