Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana dalam webinar FGD Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumatera Selatan dengan tema Over Dimensi Over Load secara virtual pada Selasa (15/3) menyampaikan pandangan kendaraan over dimensi dan overload (ODOL) juga memiliki sisi positif dari sudut pandang masyarakat.
“Pertama, dengan truk ODOL kapasitas muat barang yang diangkut lebih banyak. Pemilik barang mendapatkan keuntungan dengan kapasitas angkut yang lebih banyak dan memangkas biaya angkut yang tinggi. Kedua, biaya pengiriman barang lebih murah. Ketiga, barang komoditi menjadi lebih murah dengan jangkauan pemasarannya menjadi lebih luas, pangsa pasar lebih lebar jadi memacu peningkatan omset produksi,” katanya.
“Berikutnya, dengan pertumbuhan e-commerce 4-5 % setiap tahun, tuntutan terhadap transportasi darat akan semakin tinggi. Peningkatan kebutuhan SDM atau lapangan kerja serta pendapatan akan semakin lebih baik dengan begitu peningkatan kesejahteraan awak kendaraan akan lebih baik,” ucap Danang.
Sedangkan sisi negatif, kendaraan ODOL mempercepat kerusakan infrastruktur jalan akibat ketidaksesuaian antara kelas jalan dengan beban muatan kendaraan yang melintas. “Terutama ini terjadi di jalan yang laju kendaraanya pelan, makin pelan laju kendaraan load factor nya makin tinggi. Peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas akibat manuver kendaraan odol. Ini banyak terjadi di daerah kabupaten penghasil komoditas serta daerah penghsil barang barang tambang,” tambah Danang.
Melihat sisi positif dan negatif kendaraan ODOL, pemerintah perlu mengambil kebijakan selama sisa waktu beberapa bulan menuju Zero ODOL 2023. Maka dari itu, Apindo memberikan saran dan rekomendasi penyeselaian ODOL.
“Mencapai zero ODOL adalah yang mutlak dan wajib dilakukan karena keamanan dan keselamatan di jalan raya itu adalah roh dari aktivitas transportasi logistik, sehingga pemerintah perlu memitigasi dampak ekonominya. Jadi kebijakan Zero ODOL perlu mempertimbangkan kemampuan dan daya dukung dari stakeholder pelaksana. Pemeritah perlu pembenahan infrastruktur dan suprastruktur pendukungnya. Seperti sarana jalan raya, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan jalan tol,” jelasnya.
“Jasi situasi saat ini banyak industri mengalami pengorbanan ketika Covid-19. Jadi jika pemerintah bisa menyesuaikan belanja negara pada sektor prioritas seperti kesehatan, pemulihan sektor keuangan , maka kami sarankan perlu melihat dampak ekonominya. Karena jika membabi buta bisa merusakan banyak sektor mulai dari pemerintah maupaun pengusaha. Pemerintah bisa melakukan kebijakan insentif dalam bentuk PPH, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor khusus untuk angkutan barang sebesar 50% lebih rendah dari tarif dasar kendaraan pribadi,” saran Danang.
“Kami menyarankan pemerintah untuk bisa menurunkan tarif PBB yang dimiliki pengusaha logistik. Selain itu mengatur tarif PKB 0,5 % bagi angkutan plat hitam yang digunakan angkutan transportasi barang. Perlu penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas angkutan umum transportasi barang dengan besaran 50%. Jika memang pemerintah ingin mengedepankan insentif fiskal kami sudah berikan rekomendasinya,” pungkas Danang.
Editor : Sigit
Foto : Truckmagz
