Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus pada lima prioritas utama pada program kerja tahun anggaran (TA) 2023 mendatang dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI membahas Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2023 di Jakarta, Kamis (9/6).
Menteri Basuki mengatakan lima prioritas program kerja tersebut didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Prioritas Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, sehingga prioritas program tahun 2023 diutamakan pada 5 hal yaitu multi years contracts, pembayaran hutang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta tetap mempertahankan program pola padat karya,” kata Menteri Basuki.
Pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2023 ditetapkan sebesar Rp 98,21 triliun. Rincian rencana kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp35,89 triliun antara lain lanjutan pembangunan 23 bendungan, pembangunan 6.900 Ha irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 98.700 Ha irigasi, pembangunan 41 km pengendali banjir, pembangunan 3 unit pengendali sedimen/lahar gunung berapi, pembangunan 25 km pengaman pantai, dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik.
“Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp40,25 triliun antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km, pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 1.100 meter, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 125,8 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase dan jembatan gantung, serta padat karya,” jelas Menteri Basuki.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan selanjutnya Komisi V DPR RI akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menutup backlog terhadap program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, serta menyesuaikan alokasi pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA K/L RAPBN TA 2023 berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan skala nasional.
Editor : Sigit
Foto ; Kementerian PUPR
