Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2018 mewajibkan setiap perusahaan angkutan umum untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dalam industri transportasi, yang selama ini masih dihadapkan pada berbagai insiden kecelakaan.
Pada diskusi di grup Telegram Truckmagz, Renan Hafsar, Investigator Keselamatan Pelayaran KNKT, menyoroti pentingnya penerapan SMK3 dan peran penting Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menciptakan keselamatan transportasi yang lebih baik.
"Ini bukan hal baru sebenarnya, karena sektor konstruksi, tambang, dan moda transportasi lainnya sudah menerapkan sistem keselamatan seperti ini. Namun, transportasi jalan bukanlah industri berisiko rendah, dan kita sudah sering melihat berita tentang kecelakaan bus atau angkutan barang yang cukup tragis," jelas Renan Hafsar. Menurutnya, penerapan SMK3 diharapkan dapat membuat perusahaan lebih peduli terhadap keselamatan, sehingga mampu menekan angka kecelakaan di jalan raya.
Renan menjelaskan bahwa dalam SMK, baik itu di moda jalan, kereta api, pelayaran, atau penerbangan, terdapat dokumen penting yang sering disebut SOP. "SOP adalah instruksi tertulis yang berisi langkah-langkah spesifik tentang bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan. Ini tidak boleh hanya lisan atau sebatas niat, harus ditulis dalam dokumen baku," tambahnya.
Lebih lanjut, Renan menyoroti bahwa meskipun istilah SOP sering kita dengar di berbagai sektor, implementasinya masih sering kurang tepat. Ia mencontohkan kesalahan yang kerap terjadi dalam pembuatan SOP, seperti penggunaan kalimat yang multitafsir atau bahasa yang tidak jelas. "SOP itu minimal harus menjawab pertanyaan dasar seperti siapa yang melakukan, bagaimana caranya, dan ke mana tindakannya diarahkan. Kalimat yang puitis atau majas tidak boleh ada dalam SOP," tegas Renan.
SOP, menurut Renan, juga berperan seperti standar baku dalam bisnis waralaba. "Misalnya, rasa minuman atau makanan dari satu brand akan sama di seluruh cabang, karena mereka menggunakan standar SOP yang sama. Begitu pula dengan SOP dalam transportasi. Dengan SOP yang baku, setiap proses operasional akan konsisten dan aman," ujarnya.
Renan menegaskan bahwa SOP harus memuat elemen-elemen pokok yang esensial, seperti judul, tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, definisi, prosedur atau instruksi, tindakan keselamatan, peralatan, kebutuhan pelatihan, dan catatan (record). "SOP yang baik harus tertulis dan disetujui oleh pimpinan tertinggi sebagai bentuk kepemimpinan yang baik dalam manajemen keselamatan," tambahnya.
Renan menjelaskan bahwa SOP seharusnya disusun oleh organisasi yang melaksanakan pekerjaan, bukan oleh regulator. "SOP bukan peraturan, tetapi pedoman kerja yang teknis dan spesifik. Jadi, perusahaan yang melaksanakan operasional haruslah yang membuatnya," jelas Renan. Ia mencontohkan kesalahpahaman yang pernah terjadi di mana regulator membuat prosedur kerja dan menyebutnya SOP, sehingga membingungkan operator di lapangan.
Sebagai penutup Renan Hafsar menekankan bahwa keberadaan SOP yang jelas dan tepat adalah kunci untuk menciptakan keselamatan dalam industri transportasi. "SOP ini adalah pedoman yang menjamin setiap orang tahu apa yang harus mereka lakukan dalam situasi tertentu. Dengan adanya SOP, perusahaan angkutan umum diharapkan lebih proaktif dalam menjaga keselamatan pengemudi, penumpang, dan barang yang diangkut," tutupnya.
Editor : Sigit Foto : Truckmagz
