Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta para pelaku usaha bongkar muat di pelabuhan mengelola usahanya secara profesional. Hal ini penting dilakukan agar kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga mampu menekan biaya logistik nasional.
“Proses bongkar muat di pelabuhan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja sebuah pelabuhan. Semakin lama proses bongkar muat maka mempengaruhi turn round time kapal yang membuat operasional kapal semakin tinggi,” jelas Menhub saat membuka Rakernas Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tahun 2022 secara daring, Kamis (27/10).
Menhub meminta kepada APBMI sebagai wadah bagi para pelaku usaha bongkar muat, untuk terus mendorong anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan di era revolusi industri, agar kualitas pelayanan yang diberikan semakin meningkat. Mengingat, pelabuhan menjadi salah satu sektor yang mampu mendongkrak daya saing dan mendorong tumbuhnya perekonomian.
“Sejumlah upaya yang perlu dilakukan agar pelayanan semakin efektif dan efisien diantaranya yaitu: melakukan pembenahan dan penambahan infrastruktur, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan pemanfaatan sistem informasi digital,” tambah Menhub Budi.
Kemenhub telah memiliki regulasi tentang penyelenggaraan usaha jasa angkutan perairan, termasuk usaha bongkar muat barang di Pelabuhan, yaitu melalui Peraturan Menteri Perhubungan PM 59 Tahun 2021. Salah satu yang diatur terkait SDM yaitu bahwa tenaga kerja bongkar muat harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi bongkar muat.
Pada kesempatan ini, Menhub mengapresiasi inisiasi APBMI yang telah menggelar rakernas, yang diharapkan dapat menjadi ajang diskusi untuk membahas dan mencari solusi bersama memajukan usaha bongkar muat pelabuhan di Indonesia.
Editor: Sigit
Foto: Pelindo
