Pertamina saat ini sedang melakukan pendataan penerima bahan bakar minyak (BBM) Subsidi pertalite dan solar. Komisi VI DPR RI mengingatkan untuk gencar sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan roda empat. Sebagaimana diketahui, per 1 Juli lalu, Pertamina menerapkan pembelian \,BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM. “Sebetulnya yang terpenting itu adalah sosialisasi, jadi biar tidak terlalu heboh, segala sesuatu itu disosialisasikan dengan baik. Sebetulnya kita sudah punya infrastruktur, ada sekitar 7000 lebih infrastruktur pom bensin itu,” ujar Nasim dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Dirut PT Kilang Pertamina Internasional, Dirut PT Pertamina Hulu Energi dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga yang diselanggarakan secara hybrid pada Rabu (6/7).
Sosialisasi dapat dilakukan melalui sinergi dengan media dan kerja sama dengan berbagai stakeholder, baik pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi. Sebab, selama ini kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat semakin gaduh. Terlebih, penggunaan MyPertamina saat pengisian BBM mengharuskan masyarakat mengoperasikan telepon genggam atau handphone di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU).
Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengakui ada kesalahpahaman di masyarakat terkait penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi. Pihaknya saat ini masih fokus pada proses registrasi, bukan pembatasan pembelian BBM.
“Pada bulan Juli ini merupakan tahap registrasi agar pemilik kendaraan memiliki QR Code. Sehingga tahap implementasi QR code menjadi dasar. Karena harus dipertanggungjawabkan dalam audit BPK dan BPKP. Dengan sistem digital akan lebih mudah,” terang Nicke.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Pertamina untuk memikirkan cara-cara lain dalam pendistribusian BBM bersubsidi kepada masyarakat selain menggunakan aplikasi MyPertamina. Sebab, Deddy menilai sistem yang digunakan untuk distribusi BBM harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing daerah.
“Pertama, jangan berharap ada satu sistem baku yang bisa dipakai di semua tempat semua harus disesuaikan dengan situasi yang ada. Ini supaya masyarakat tidak menjadi kacau, karena penggunakan aplikasi tidak mungkin diterapkan sepenuhnya,” katanya
Menurut Deddy, dengan kondisi geografis dan kultural Indonesia yang berbeda-beda di setiap daerah, maka penerapan sistem pendistribusian BBM bersubsidi tersebut harus disesuaikan dengan kultur masing-masing daerah. Untuk itu, Deddy menekankan pentingnya pendataan siapa yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
“Jadi seharusnya ini kan menjadi masalah bagi kita, dari daerah pedalaman rakyat banyak pakai kendaraan-kendaraan bekas tambang yang mobil double cabin segala macam, ya sudah jelas yang dipakai untuk mengangkat ini itu, ekonominya keluarganya dan segala macem kalau dia berdasarkan cc aja sudah pasti tidak dapat padahal mungkin mereka berhak. Jadi menurut saya harus di uji coba tatacaranya untuk memastikan subsidi hanya diterima oleh orang yang berhak,” tegas Deddy.
Dalam paparannya Nicke juga mengulas mengenai kelompok sasaran BBM bersubsidi seperti petani dan nelayan. “Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan mereka memiliki akses BBM yang terjangkau. Pasalnya, ada empat kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori berhak menerima BBM bersubsidi, yakni masyarakat, nelayan, industri, dan UMKM,” jelas Nicke.
“Untuk petani kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian, nelayan dengan KKP, UMKM, Kemenkop UKM harus melibatkan Pemerintah Daerah. Ini sama dengan kendaraan atau angkutan logistik. Bagaimana pengaturannya? Kami sudah banyak mencoba di industri Kalimantan di sana. Kami bekerja sama dengan organisasi dan mengusulkan siapa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Nicke.
Beberapa hasil rapat dengar pendapat, Komisi VI DPR RI mendukung program Pertamina melalui platform MyPertamina, Website Pertamina atau pendaftaran langsung di SPBU, pengawasan dan pengamanan bersama instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Instansi/lembaga lainnya, ketersediaan outlet produk non subsidi dan program marketing dan komunikasi.
Komisi VI DPR RI juga meminta PT Pertamina (Persero) untuk mereview kontrak dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan penunjang bisnis terutama sektor logistik akibat kenaikan harga BBM supaya tidak mengganggu proses produksi di sektor hulu dan distribusi di sektor hilir.
Editor : Sigit
Foto : Truckmagz
