Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Komis V DPR RI dengan Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni, Senin (4/7) mengenai bahasan program tol laut, Komisi V beranggapan program tol perlu evalusi.
Program tol laut yang sudah berlangsung selama delapan tahun dirasa belum memberikan dampak positif bagi keekonomian warga negara. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.
“Komisi V meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tol laut dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah serta hasilnya dilaporkan kepada Komisi V DPR RI,” kata Andi Iwan.
Program tol laut dianggap belum bisa mengatasi disparitas harga barang di wilayah Indonesia Timur, termasuk ketersediaan barang. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengindikasi terjadi penyimpangan di program tol laut ini dengan temuan adanya kelebihan pembayaran subsidi kepada operator.
Komisi V meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo dan PT Pelni agar meningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut, termasuk pengawasan dan audit secara berkala terhadap semua moda transportasi laut.
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo juga mengkritisi program tol laut tidak layak diteruskan jika hanya menghabiskan anggaran tapi tidak bisa menjadi instrumen penurun harga. “Tol laut tidak bisa menekan disparitas harga. Meski sudah delapan tahun dilaksanakan sampai saat ini, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) BPS ada didaerah Papua dan Maluku. Artinya, tol laut belum bisa menjadi instrumen penurunan harga meski sudah disubsidi,” tegas Sigit.
“Padahal program ini diakui presiden, tapi kontribusi tol laut dibandingkan moda lain adalah yang paling rendah. Lalu, tidak bisa menurunkan biaya logistik. Menkeu mengakui biaya logistik di Indonesia masih yang tertinggi di ASEAN,” tambah Sigit.
Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2020 yang mendapati temuan di antaranya perencanaan trayek tol laut belum dilaksanakan secara memadai, seperti tidak memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan yang kurang memadai. Akibatnya trayek tol laut berpotensi tidak dijalankan sesuai rute yang ditetapkan.
Menurut Sigit, pelayaran kapal pada trayek angkutan barang tol laut belum sepenuhnya menyinggahi pelabuhan secara tetap dan teratur sesuai dengan jadwal dan surat keputusan (SK) trayek. Ditambah realisasi waktu tempuh pelayaran kapal tol laut belum sepenuhnya sesuai dengan kontrak dan SK trayek.
“Pelayanan kapal tol laut belum sepenuhnya mampu menjaga ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok khususnya di wilayah Indonesia Timur akibat belum lancarnya arus pelayaran kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, pengguna jasa kapal tol laut belum dapat memanfaatkan pelayanan tol laut secara optimal, karena kapal tol laut belum mampu memenuhi ketepatan waktu pelayaran,” tutur Sigit.
Editor : Sigit
Foto : Komisi V DPR RI
