Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian melakukan peninjauan ke Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Jawa Barat, Jumat (10/2).
Menteri Basuki terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, terutama di Seksi 4 Cimalaka - Legok (8,2 km) dan Seksi 5A dan 5B Legok - Ujung Jaya (14,9 km).
“Akhir Februari ditargetkan fungsional. Seksi 4 ini sudah bagus, nanti akan ada taman. Kalau ada bentang alam seperti batuan di lereng biarkan, diperkuat saja supaya unsur geologisnya terlihat,” pesan Menteri Basuki.
Sementara itu pada Seksi 5A dan 5B, Menteri Basuki berpesan untuk memperhatikan kerapihan dan manajemen waktu. “Kami berharap manajemen waktunya ini diatur supaya lebih cepat selesai. Batu-batu yang nggak teratur juga dirapikan. Finalisasinya harus mulus biar jadi contoh yang baik,” tambah Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga berpesan kepada para kontraktor pelaksana supaya saling bekerjasama demi mempercepat penyelesaian pembangunan. Supaya target fungsional jalan tol Cisumdawu dapat tercapai pada akhir Februari 2023.
“Tolong kerjasamanya juga supaya kalau yang satu selesai, yang lain juga bisa segera selesai. Jadi semuanya sama-sama senang,” jelas Menteri Basuki.
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan (11,45 km) telah beroperasi sejak Januari 2022. Dilanjutkan dengan Seksi 2 Pamulihan-Sumedang (17,05 km) dan Seksi 3 Sumedang-Cimalaka (4,05 km) yang telah beroperasi sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas kendaraan selama Nataru 2022/2023.
"Kita berharap setelah terhubungnya Jalan Tol Cisumdawu ini akan memberikan peran penting sebagai konektivitas pendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membuka banyak peluang usaha baru di wilayah Jawa Barat khususnya konektivitas dari Bandung menuju ke Kertajati," ujar Hedy.
Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan biaya konstruksi Rp5,5 triliun. Dari keenam seksi, Seksi 1 dan 2 dikerjakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari viability gap fund (VGF) guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut. Sementara Seksi 3-6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT CKJT.
Editor: Sigit Foto: Kemeterian PUPR
