Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Hal ini ditandai dengan terus berjalannya pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung yang tengah difokuskan penyelesaian konstruksinya tahap kedua SS Kramasan – Betung sepanjang 69,19 Km
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik yang dipimpin oleh Ketua Tim Kunker Ridwan Bae melakukan kunjungan lapangan mengecek ruas tol di Sumatera Selatan (Sumsel) didampingi oleh Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono, perwakilan Badan usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Waskita Sriwijaya Tol, dan perwakilan BUJT PT Hutama Karya, pada Kamis (23/6)
Ridwan mengatakan, pelaksanaan konstruksi pembangunan infrastruktur Jalan Tol wajib memenuhi standar konstruksi yang berkualitas sesuai dengan UU Jalan. Agar selama pelaksanaan konstruksi para tim yang bekerja di lapangan untuk dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. “Dalam hal ini kami Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar terus meningkatkan pengawasan ruas tol ini demi terwujudnya jalan yang handal dan berkesalamatan,” katanya.
Ditambahkan Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Triono Junoasmono, Jalan Tol Trans Sumatera Kayu Agung – Palembang – Betung membentang sepanjang 111,7 Km. Jalan Tol ini merupakan poros terpenting dari Jalan Tol Trans Sumatera, sebagai backbone Sumatera Selatan yang menjadi ruas terakhir menghubungkan Pelabuhan Bakauheni hingga Palembang
“Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung yang saat ini sudah beroperasi yakni Tahap 1 Kayu Agung hingga Kramasan sepanjang (42,5 Km). Sementara Tahap 2 Kramasan hingga Betung (69,2 Km) yang saat ini masih dalam tahap konstruksi dengan progres mencapai 35% dan ditargetkan rampung pada Agustus 2023 mendatang,” tambah Triono.
Triono juga mengatakan, untuk ruas Betung – Tempino – Jambi sepanjang 169 Km saat ini sudah memiliki Feasibilty Studies (FS) dan basic design. Untuk pengadaan tanah sudah dilakukan penentuan lokasi dan dalam proses appraisal.
“Ditargetkan pada tahun 2022 dapat dilaksanakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), namun hingga saat ini masih menunggu persetujuan mengenai sumber pendanaannya dari Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. Nantinya setelah persetujuan pendanaannya sudah tercapai, diharapkan tahun 2024 sudah tersambung Jalan Tol hingga Jambi. Namun bila persetujuannya belum didapatkan di tahun 2022 maka targetnya bisa bergeser,” kata Triono.
Editor : Sigit
Foto ; Pemkab Banyuasin
