Indonesia tengah menyiapkan dan mulai menerapkan pungutan atas emisi karbon atau pajak karbon seiring dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP). Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres 98 tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Adapun B20 adalah sebuah forum dialog global yang terdiri dari para pebisnis dunia, khususnya pebisnis dari negara-negara G20. Dalam kegiatan ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ditunjuk sebagai penanggung jawab Presidensi B20.
Komitmen ini didukung oleh KADIN Indonesia selaku penyelenggara B20 Indonesia. KADIN Indonesia berharap inisiatif ini akan memberikan dorongan dan menjadi rekomendasi pemerintah dalam mengambil kebijakan iklim Indonesia. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto menyampaikan dukungannya pada diskusi hybrid yang berjudul “Strengthening ‘Link & Match’ Education and Industry Through Higher Vocational Education as a Solution for the Future of Work” pada Senin (27/4).
Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai manfaat dari perdagangan kredit karbon yang merupakan potensi besar Indonesia bagi masyarakat daerah, dan secara lebih luas bagi ekonomi negara.
“Dunia membutuhkan sumber daya yang sangat besar, baik sumber daya anggaran, sumber daya manusia, teknologi dan sumber daya lainnya, sehingga dipastikan akan sangat membutuhkan dukungan para pihak meliputi; Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, termasuk serta dukungan internasional,” jelasnya.
Ketua Penyelenggara B20 Indonesia, Shinta Kamdani dalam sambutannya menjelaskan bahwa dunia perlu terus mendorong kolaborasi, inovasi dan inklusivitas seiring dengan transisi untuk keluar dari pandemi. Hal ini menjadi landasan utama tema B20 tahun ini yaitu Kemajuan Inovatif, Inklusif dan Pertumbuhan Kolaboratif.
“Transisi energi tidak bisa dipungkiri memerlukan dana besar. Negara-negara G20 yang berkontribusi 80% perekonomian dunia, diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap proses transisi ini. Ada beberapa prioritas utama yang mesti dikedepankan dalam transisi energi ini seperti aksesibilitas, teknologi dan pendanaan.
Chair B20 Indonesia Future of Work and Education Task Force, Hamdhani Salim mengatakan semenjak pandemi teknologi digital menjadi motor ekonomi. ” Maka dari itu kami mendukung sistem pendidikan yang berbasis pada pengetahuan terkini agar menjamin keberlanjutan bangsa di masa depan,” jelasnya.
“Perihal infrastruktur digital antara negara maju dan berkembang, kami akui ada gap. Negara berkembang terkendala pendanaan, kesiapan sistem, literasi digital termasuk akses pengetahuan,” kata Hamdhani .
“Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim mendorong digitalisasi semakin cepat dan mengarahkan dunia kerja pada penerapan teknologi serta ekonomi hijau. Dunia pendidikan perlu menyesuaikan dengan tuntutan dunia. Peningkatan kualitas sistem pendidikan terutama bidang vokasi dan pelatihan berbasis keahlian seperti pembelajaran digital,” tambah Hamdhani.
“Teknologi digital tidak hanya mengubah lanskap dunia pendidikan dan pola pekerjaan saja, tetapi juga ekonomi secara global. Karena ekonomi digital akan mengubah secara fundamental berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang ditandai transisi pola kegiatan ekonomi konvensional ke pola yang memanfaatkan teknologi,”ucap Hamdhani.
Editor : Sigit
Foto : truckmagz
