Bersama UI, Balitbanghub Mengkaji Pengoperasian Drone di Indonesia

09 / 10 / 2021 - in Berita

Penggunaan Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak atau drone telah menjadi teknologi yang kian familiar. Drone bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan hiburan, olah raga, pengambilan foto atau video hingga logistik. Drone mulai diujicoba sebagai sarana angkutan barang.

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) bersama dengan Djokosoetono Research Center (DRC) Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah mengeluarkan kajian terhadap pengoperasian drone di ruang udara Indonesia. Kajian ini dikeluarkan sebagai tanggapan Kementerian Perhubungan terhadap perkembangan teknologi saat ini.

Kajian ini menitikberatkan pentingnya peraturan dan regulasi seperti seperti lisensi dan pelatihan pilot drone, peran masyarakat umum, pemangku kepentingan, dan kementerian, hingga sanksi. Maka dari itu, Balitbanghub menggelar seminar nasional bertajuk “Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Indonesia” pada Jumat (8/10) untuk menunjukkan hasil kajian dan Rancangan Peraturan Pemerintah yang dilakukan tim Balitbanghub dan UI terkait perkembangan pengoperasian drone dan regulasinya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Umar Aris, menyampaikan, perbedaan klasifikasi, rentang harga, jenis penggunaan, dan kaidah operasi. Risiko sedang hingga tinggi diberikan oleh drone mainan, konsumer, dan profesional yang sebagian besar operasinya banyak dilakukan untuk keperluan pribadi atau personal seperti fotografi, dokumentasi, dan pemetaan.

“Untuk memitigasi seluruh resiko yang ada, integrasi drone dalam operasi penerbangan dan ruang udara harus memenuhi 5 aspek utama yang meliputi keselamatan, keamanan, lalu lintas udara, sosio-ekonomi, dan regulasi. Sebagai salah satu aspek yang menjadi prioritas, regulasi memegang peranan penting dalam menjamin berlangsungnya operasi drone yang selamat, tertib, dan lancar. Di samping pengaturan terhadap penggunaan ruang udara, kami turut mempersiapkan pengaturan terhadap sertifikasi drone dan operator drone serta lisensi bagi personel penerbang. Hal ini bertujuan agar aspek keselamatan dan kelayakan operasi dapat terpenuhi dan terjamin dengan baik,” kata Umar Aris.

Guru Besar Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, “Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan yang telah dilakukan dimulai dari penyusunan policy brief untuk identifikasi permasalah yang dapat diatur dalam tingkat Peraturan Pemerintah, penyusunan naskah akademik peraturan, dan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah pada bulan Juni – Agustus 2021. Dengan terbangunnya model regulasi yang komprehensif, diharapkan dapat terciptanya operasi penerbangan drone yang terintegrasi secara menyeluruh dan mendorong perkembangan aktivitas perekonomian Indonesia seiring dengan berkembangnya teknologi di sektor transportasi udara,” jelasnya.

Editor : Sigit

Foto : Balitbanghub



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix