Berani Bawa Truk ODOL, Siap-siap Transfer Muatan

15 / 09 / 2020 - in Berita

Tingginya tingkat pelanggaran kendaraan Overdimensi dan Overloading (ODOL) mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas serta kerusakan jalan yang menyebabkan meningkatnya biaya perbaikan jalan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah tegas untuk menurunkan pelanggaran.

Kembali ke tahun 2019, saat itu realisasi penegakan truk ODOL ini sudah dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) atau Pelanggaran Ukuran Lebih dan ditargetkan berlaku resmi pada 2021. Keputusan tertunda karena mempertimbangkan usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menilai pelaku industri butuh waktu untuk penyesuaian.

Akhirnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memundurkan lagi target Indonesia Zero Odol hingga 1 Januari 2023. Target pemberantasan atau Zero ODOL ini mundur karena ketidakpastian kondisi ekonomi global. “Terkait ODOL ini ada terkesan mengalami kemunduran. Dari awalnya tahun 2021 lalu ada masukan dari Kemenperin dan Kemendag akhirnya disahkan Indonesia Zero Odol 2023. Dengan begitu kami harus bergerak cepat di sisa waktu ada sekitar 2 tahun ini,” buka Ajie Panatagama, Kasubdit Pengendalian dan Operasional Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan memiliki program quick win berupa program percepatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. “Ada sekitar 3 jutaan lebih kendaraan ODOL yang perlu kami normalisasi. Jika dilihat keberadaan bengkel karoseri di Indonesia, proyeksi kami memerlukan ratusan tahun kalau mau benar-benar tercapai Zero ODOL. Jadi diperlukan adanya program-program percepatan. Program tersebut nanti dilaksanakan secara paralel baik dalam pelaksanaan normalisasi, hingga pembatasan lain termasuk sosialisasi ke masyarakat,” tambah Ajie.

“Di penghujung tahun 2020 ini, dalam waktu 3 bulan tersisa ini kami akan melakukan beberapa hal dalam rangka realisasi pembatasan kendaraan ODOL. Pertama adalah transfer muatan. Karena ini dianggap cukup efektif, jika langsung dilakukan pemotongan truk, secara kerja kurang efisien. Dengan strategi transfer muatan ini bisa mengendalikan muatan. Harapannya akan merubah paradigma transporter. Jika muatan dibatasi kenapa perlu truk ODOL?,” jelas Ajie.

“Program kedua akan segara menyusul yakni pelaksanaan pembatasan atau pelarangan kendaraan ODOL masuk tol. Jalan tol ini harus bebas dari truk ODOL. Pelabuhan penyeberangan laut ataupun Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan(ASDP). Itu juga dibatasi truk ODOL-nya. Kemungkinan besar ini perlu payung hukum. Saat ini kami sedang menggodok regulasi terkait dengan aturan pembatasan untuk skala nasional karena perlu payung hukum,” tegasnya.

“Penindakan transfer muatan ini fokusnya nanti di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang. Kami tidak menurunkan lalu memindahkan muatan, tetapi langsung transfer istilahnya langsir. Jika menurunkan muatan terkendala pada siapa yang menurunkan dan mengamankan muatan. Jika seperti itu perlu prasarana. Dengan transfer muatan ini cukup praktis. Kendaraan angkutan barang yang terbukti kelebihan muatan diatas 50%, tahap awal kami berlakukan penundaan kendaraan, kemudian kami meminta yang bersangkutan untuk melangsir muatan ke kendaraan lain. Jadi silahkan muatan yang kelebihan dibagi ke kendaraan lain, jangan dibebankan pada satu kendaraan,” kata Ajie.

“Jadi nanti sebelum UPPKB dilengkapi dengan peralatan bongkar muat seperti forklift atau excavator, Kami bisa mengerahkan kepada masyarakat setempat untuk membantu langsiran. Dan semua biaya akan dibebankan pada pemilik barang ataupun transporter. Unit langsiran disiapkan pemilik barang. Pelanggar akan tetap ditilang karena kelebihan muatan. Kendaraan pelanggar akan kami tunda perjalanannya sehingga muatan tersebut bisa dibagi ke kendaraan lain. Perlu diingat, hal tersebut bukan tanggung jawab pemerintah tapi sepenuhnya kepada transporter dan pemilik barang. Jika truk yang sama terbukti melanggar lagi di lain hari, tetap kami haruskan transfer muatan ke kendaraan lain,” ujar Ajie mengenai kendaraan langsiran.

Ajie menambahkan untuk jenis muatan termasuk barang infrastruktur, semua yang kelebihan muatan harus ditransfer dan kendaraan langsir tidak disediakan oleh UPPKB . “Sambil menunggu aturan larangan di penyeberangan dan jalan tol. Sekali Saya himbau, akan sia sia memberangkatkan truk ODOL jika melewati daerah pengawasan karena pasti akan ditindak dan diharuskan transfer muatan. Daripada terkena biaya dua kali lipat untuk transfer dan tilang, lebih baik taat aturan. Saya sempat berkeinginan suatu saat ada tagline tegas dari presiden yang berbunyi “ Truk ODOL yang tidak mau ditertibkan, tenggelamkan saja,” pungkas Ajie.

Editor : Sigit

Foto : TruckMagz



Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix