Begini Proses Normalisasi Truk yang Terbukti Melanggar ODOL

16 / 10 / 2020 - in Berita

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang pedoman normalisasi kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang mengatur tata cara normalisasi bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran over loading dan over dimension (ODOL).

“Kendaraan ODOL dapat dinormalisasi melalui mekanisme penindakan atau kesadaran pemilik kendaraan dengan mengajukannya ke BPTD dan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB),” kata Dewanto Purnachandra, Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat pada webinar via daring yang diadakan oleh Pancanaka Nusantara Jaya bertajuk ‘Pemenuhan SRUT dan Normalisasi Kendaraan Angkutan Barang pada Rabu (14/10)

Meskipun bahasan SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe) dikupas lebih dalam oleh Yusuf Nugroho Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BLKJSKB), namun Dewanto sedikit mengulasnya karena kasus kendaraan yang kelebihan dimensi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dibuktikan dulu dengan SRUT. “Tidak semua kendaraan yang akan dinormalisasi memiliki panjang 12 meter atau lebih tapi disesuaikan dengan SRUTSertifikat Uji Tipe (SRUT) yang telah ditetapkan sesuai dengan tipenya,” katanya.

“Kendaraan ODOL dinormalisasi melalui mekanisme penindakan atau kesadaran pemilik kendaraan dengan mengajukan ke BPTD dan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB). Syarat utama adalah normalisasi kepada kendaraan bermotor yang over dimensi dan produksi sebelum tahun 2019, sedangkan pelaksanaan normalisasi harus dilakukan oleh perusahaan karoseri,” tegas Dewanto

Lebih lanjut Dewanto menjelaskan mengenai kendaraan yang akan dinormalisasi. “ Ada dua jenis kondisi kendaraan yang akan dinormalisasi. Pertama, kendaraaan yang tidak tidak memiliki buku uji. Pemilik kendaraan bermotor mengajukan ke BPTD sesuai wilayah domisili kendaraan bermotor/pemilik kendaraan bermotor, lalu penguji BPTD memeriksa kondisi awal kendaraan bermotor. Setelah itu BPTD memeriksa ketersediaan SKRB sesuai wilayahnya, jika sudah ada yang memiliki SKRB dengan merek, tipe dan jenis yang sama, maka proses selanjutnya sebagaimana pemeriksaan kesesuian fisik kendaraan bermotor dalam rangka penerbitan SRUT setelah selesai pemotongan. Setelah tahap tersebut BPTD menerbitkan berita acara pemeriksaan (BAP), Penguji BPTD menempelkan stiker yang tertera batas waktu normalisasi. Jika tidak ada SKRB yang sesuai, BPTD memohon ke Direktur Jenderal perhubungan Darat dalam hal ini Direktur Sarana Transportasi Jalan untuk dalam rangka memohon dimensi yang sesuai dengan merek, tipe dan jenis kendaraan yang akan dinormalisasi dengan melampirkan surat pernyataan dari karoseri yang bersedia memotong,” terang Dewanto,

“Lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan surat keterangan spesifikasi teknis kendaraan bermotor sesuai dengan merek, tipe dan jenis kendaraan bermotor, Kepala BPTD menerbitkan surat keterangan penyesuaian dimensi untuk setiap unitnya berdasarkan Surat Keterangan Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor dengan menampilkan batas waktu yang ditentukan oleh Kepala BPTD. Setelah itu [erusahaan karoseri melaksanakan normalisasi sesuai surat keterangan Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor dari Direktur jenderal Perhubungan darat.
Setelah proses normalisasi selesai, perusahaan karoseri mengajukan kepada BPTD untuk pemeriksaan fisik dalam rangka penerbitan SRUT oleh Dirjen Perhubungan Darat. Saat itu
Petugas BPTD memeriksa kesesuaian dimensi kendaraan bermotor dengan surat keterangan Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor dari Direktur jenderal Perhubungan darat berdasarkan berita Acara pemeriksaan kesesuaian dimensi dari BPTD, Direktur jenderal Perhubungan Darat menerbitkan SRUT, dan selesai,” jelas Dewanto.

“Jika kendaraan sudah memiliki buku uji, prosesnya lebih sederhana. UPUBKB membuat surat perintah pemotongan yang sesuai dengan perundangan yang berlaku di perusahaan karoseri yang terdaftar dengan batas waktu uji berkala selanjutnya. Lalu, pemilik kendaraan bermotor datang ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili kendraan tersebut diuji atau tertangkap tangan pada saat akan diuji,” ujar Dewanto.

“Sesuai buku uji yang sah, namun dimensi baik dibuku uji atau kendaraan tidak sesuai dengan buku uji maka dibuatkan surat perintah pemotongan di perusahaan karoseri. Kendaraan diberikan waktu pemotongan sampai dengan uji berkala yang akan datang. Sesudah melakukan pemotongan sesuai dengan surat perintah, kendaraan datang ke UPUBKB dengan membawa surat pernyataan karoseri yang telah memotong. UPPKB wajib merekpitulasi dan melaporkan jumlah kendaraan yang over dimensi dan telah melaksanakan pemotongan kepada BPTD sesuai wilayah dengan tembusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat,” ujar Dewanto.

Batas waktu normalisasi kendaraan disesuaikan bentuk karoserinya. “Setelah diberikan BAP kendaraan harus melakukan normalisasi dengan ketentuan, 6 bulan untuk truk bak, 1 tahun untuk truk tangki, 1 tahun untuk truk gandeng, dan 1 tahun untuk truk trailer,” ucap Dewanto.

Editor : Sigit

Foto : TruckMagz



Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix