Beberapa Pokok Permendag Turunan dari UU Cipta Kerja di Bidang Ekspor Impor

08 / 10 / 2021 - in Berita

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur berbagai sektor bisnis termasuk perdagangan. Aturan turunan UU Cipta Kerja yakni PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Kementerian Perdagangan telah menetapkan Permendag 19 Tahun 2021 untuk melaksanakan amanat tersebut. Pemerintah berharap dengan pengaturan baru, pelaku bisnis di sektor perdagagan lebih memiliki kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Johni Martha menjelaskan peluang perdagangan selama pandemi dan pasca pandemi. “Pertama muncul produk potensial baru yang bisa diperdagangkan, produk yang mengalami peningkatan adalah produk farmasi, peralatan medis, logam mulia, perhiasan, alas kaki, biodiesel, dan makanan olahan. Sekarang kami juga sedang mendorong industri game untuk mendorong devisa negara. Kedua, relokasi pusat industri dan investasi global. Ketiga, transformasi digital dan pengembangan teknologi yang kian masif. Keempat, pemanfaatan potensi pasar di kawasan potensial,” jelasnya pada Sosilisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Turunan UU Cipta Kerja yang diselanggarakan secara daring, Jumat(8/10).

“Maka dari itu UU Cipta Kerja dan turunannya menjadi urgensi. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan di sektor perdagangan. Manfaat UU Cipta kerja untuk daya saing global dalam mendukung pembangunan nasional, memperluas akses pembiayaan, memberikan proteksi bagi UMKM, kesempatan berusaha perkoperasian lebih mudah, kemudahan proses sertifikasi produk halal dan kegiatan usaha, rencana usaha, order dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan modal kerja,” katanya.

Johni menjelaskan kebijakan Permendag dari amanat PP 29/2021 menghasilkan 3 kebijakan yaitu Permendag No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, Permendag No 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, Permendag No 20/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Untuk melaksanakan amanat, ada 118 peraturan yang harus diharmonisasikan. Tiga mengenai larangan expor impor, 31 peraturan mengenai produk-produk yang dibolehkan ekspor, dan 84 peraturan impor. Lalu kami meringkas menjadi 3 Perendag ekspor dan impor. Harapannya ada stimulus supaya ekonomi kita kinerjanya membaik, hasilnya perekonomian meningkat,” jelas Johni.

“Perubahan mendasar dari Permendag tersebut khusus di bidang ekspor. Pertama, tidak ada lagi rekomendasi. Proses perijinan persetujuan ekspor didasarkan pada neraca komoditas kebutuhan setiap tahun. Semua proses pengurusan izin dilakukan online. Terakhir, agar bisa menerapkan fiktif positif artinya permohonan yang masuk dinyatakan sudah lengkap syaratnya perlu 5 hari kerja ijin wajib terbit dari Kemendag. Ini yang memastikan pelayanan kami harus standar,” terangnya.

Editor : Sigit

Foto : Truckmagz



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix