ALFI Terus Dorong Implementasi Transportasi Multimoda ASEAN

22 / 02 / 2019 - in Berita

Kerja sama angkutan multimoda ASEAN terus diupayakan dalam rangka menciptakan kolaborasi logistik di kawasan ini. Terkait hal tersebut, Sekretariat ASEAN didukung ARISE+ memfasilitasi kegiatan lokakarya yang membahas mengenai peningkatan kapasitas dalam transportasi multimoda, sekaligus melakukan pertemuan terkait ASEAN Facilitation Agreement on Multimodal Transport (AFAMT).

Kegiatan ini melibatkan perwakilan pemerintah anggota ASEAN dan industri transportasi multimoda, yang diwakili oleh anggota ASEAN Federation of Forwarders Associations (AFFA). AFFA sendiri diakui oleh sekretariat ASEAN dan ARISE+ sebagai operator transportasi multimoda atau multimodal transport operator (MTO) di kawasan ASEAN, sekaligus menjadi mitra ahli dari industri di dalam AFAMT.

Tujuan dari kegiatan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan termasuk pejabat pemerintah dan asosiasi industri, supaya mampu mengintegrasikan AFAMT dan transportasi multimoda secara efektif dan meluas, ke dalam perencanaan pembangunan nasional dari setiap negara anggota ASEAN dengan harapan bisa mempecepat implementasinya.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 18-22 Februari 2019, teridentifikasi mayoritas negara di ASEAN menemukan permasalahan dalam implementasi AFAMT, di antaranya terkait:

1. Peraturan/perundangan belum ada atau tidak disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan;
2. Perlunya meningkatkan kapasitas dari pemangku kepentingan, baik pelaku industri maupun regulator (pemerintah);
3. Minimnya infrastruktur pendukung transportasi multimoda akibat dari investasi yang tinggi untuk lokasi transit, dan sinkronisasi alat angkut antarnegara (tipe dan ukuran trailer, standar emisi, berat per axle);
4. Kongesti atau penimbunan di pelabuhan yang disebabkan rendahnya produktivitas operator;
5. Tidak adanya badan pemerintah yang kuat dalam memimpin proses implementasi;
6. Beragamnya “Liabilities Risk” MTO sehingga besaran limit dan cakupan  risiko yang ditanggung oleh asuransi di setiap negara tidak sama;
7. IT (information technology) System untuk mengontrol, memonitor dan melakukan proses kepabeanan;
8. Ketergantungan terhadap satu jenis moda angkut (misal angkutan darat saja);
9. Pengakuan MTO oleh pemerintah (customs, dll);
10. Pengenaan pajak untuk cargo in transit, mengingat masih ada negara yang memberlakukan pengenaan pajak bagi barang yang masuk kawasan pabean meskipun hanya transit;
11. Tidak ada fasilitasi dari bea cukai untuk implementasi MTO;
12. Pemerintah melihat MTO antarnegara lebih sebagai ‘ancaman’ dan bukan ‘peluang’ untuk menciptakan daya saing kawasan ASEAN

Perwakilan Pemerintah Indonesia dalam pertemuan ini telah mengusulkan rencana kerangka kerja, untuk mempercepat implementasi dari AFAMT di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia akan menggandeng ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) di dalam enam subjek yang tercakup dalam kerangka kerja hingga tahun 2023 tersebut.

ALFI sendiri merupakan pelaku MTO di Indonesia turut hadir pada lokakarya dan pertemuan kali ini, bersama sembilan asosiasi forwarder dari negara ASEAN lainnya yang merupakan anggota AFFA. ALFI juga tergabung dalam FIATA, organisasi dunia yang sudah menggunakan dokumen pengangkutan FIATA Multimodal Transport Bill of Lading yang disertai Syarat dan Ketentuan Pengangkutan (STC) dan berlaku secara global. FIATA adalah mitra badan PBB dalam pengembangan konvensi internasional terkait logistik dan transportasi.

Dalam rapat ini, ARISE+ menyampaikan bahwa kondisi Indonesia cukup memprihatinkan, karena Indonesia dilaporkan memiliki sea port charges dan airport charges tertinggi di kawasan ASEAN.

Terkait keprihatinan dari ARISE+ ini, Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Udara, I Gusti Nyoman Rai yang hadir mewakili DPP ALFI meminta kepada Pemerintah Indonesia, agar lebih serius dan bersinergi dengan semua pihak untuk memperbaiki kondisi tersebut. “ALFI siap mendukung fasilitasi dan implementasi multimoda transport di Indonesia, termasuk menyusun percepatan rencana kerja implementasi dan memberikan masukan terkait revisi regulasi jika diperlukan,” kata I Gusti Nyoman Rai melalui keterangan resminya, Jumat (22/Feb/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Hubungan Internasional dan Capacity Development, Iman Gandi menyampaikan, dari 3.412 anggota ALFI di 34 provinsi, 60 persen masih tergolong usaha kecil dan menengah (UKM) dengan aset kurang dari Rp 10 miliar. Dengan komposisi anggota PMA 9 persen, PMDN yang bergerak menangani transportasi multimoda logistik internasional sebesar 35-40 %, dan sisanya sekitar 60 persen menangani barang domestik yang umumnya tergolong UKM.

ALFI melihat perlunya sinkronisasi legislasi terkait transportasi multimoda, mengingat Peraturan Pemerintah (PP) No.8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda tumpang tindih dengan Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No.10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi(JPT) yang terbit lebih dulu.

Pihak ALFI pun menegaskan bahwa transportasi multimoda hanya salah satu jenis jasa dari kegiatan JPT. “Malah dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017, menegaskan eksistensi anggota ALFI sebagai MTO,” kata Iman Gandi dalam kesempatan yang sama.

 

Editor: Antonius
Foto: ALFI



Related Articles

Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix