ALFI: Kita Ingin Rebut Pasar ASEAN

28 / 01 / 2016 - in News

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengapresiasi keluarnya paket kebijakan deregulasi bidang logistik oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Hanya saja pemerintah perlu melakukan segera implementasi agar kebijakan tersebut secepatnya bisa dirasakan pebisnis logistik. Dari beberapa poin deregulasi yang dikeluarkan ALFI menilai sudah cukup baik, sebab dalam proses pembuatan kebijakan pebisnis logistik dilibatkan.

“Saya kira akan berdampak, tapi semua butuh waktu karena semua berkaitan dengan persaingan bisnis. Kita harapkan dengan paket deregulasi bisa merebut pasar di negara ASEAN yang lain, ternyata tidak mudah dan perlu waktu. Apalagi dalam paket kebijakan tersebut belum memiliki petunjukan pelaksanaan dan petunjuk teknis,” jelas Yukki Nugrahawan, Ketua Umum ALFI.

Terdapat enam poin kebijakan deregulasi di bidang jasa logistik. Pertama, penurunan biaya transportasi umum. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan tertentu yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Kedua, penurunan biaya kepelabuhanan. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan tertentu kepada Perusahaan Angkutan Laut yang melakukan kegiatan Angkutan Luar Negeri.

Ketiga, peningkatan daya saing industri penerbangan nasional. Keempat, kelancaran ekspor dan impor barang. Diatur dalam Permendag No. 87 tahun 2015 tentang ketentuan impor produk tertentu, perintahnya menghilangkan penelusuran teknis dan LS sebagai dokumen clearence produk domestik. Permendag No. 85 tahun 2015 tentang ketentuan impor tekstil, perintahya menghilangkan rekomendasi dan persyaratan dokumen penyerta barang. Permendag No.77 tahun 2015 tentang pencabutan atas Permendag No. 41 tahun 2011 tentang Impor STTP, perintahnya menghilangkan ketentuan wajib dari Kementerian Perindustrian.

Kelima, single idently importir. Diatur dalam Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/92015 tentang Angka Pengenal Importir. Kelima, fasilitas Pusat Logistik Berikat memudahkan mendapatkan supplai bahan baku industri. Diatur dalam PP No. 85 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat.

Teks: Abdul Wachid

Foto: Pebri Susanto



Sponsors

AFFA-logisticsphotocontest 

Capture 

web-banner-327x300 truck

logo-chinatrucks300 327pix